DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali tengah menjadi sorotan tajam. Setelah sempat ditutup sementara oleh Satpol PP Provinsi Bali atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali pada Kamis (23/4/2026) lalu, kawasan ini justru menerima kunjungan penting dari jajaran "orang pusat"
Pada Jumat (1/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, hadir meninjau kesiapan kawasan tersebut. Ia didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta COO BPI Danantara, Dony Oskaria.
Rombongan meninjau Sira Village – Grand Outlet Bali, proyek hasil kolaborasi PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan Mitsubishi Estate. Open-air luxury outlet pertama di Bali ini dijadwalkan melakukan soft opening pada pertengahan tahun ini. Kehadiran investor kelas dunia sekelas Mitsubishi Estate dianggap sebagai bentuk kepercayaan pasar internasional terhadap potensi jangka panjang KEK Kura Kura Bali.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Special Financial Center (Pusat Keuangan Khusus) di Bali, yang mengacu pada model Dubai International Financial Centre (DIFC). Di tengah perubahan geopolitik global, Bali diproyeksikan sebagai destinasi modal internasional yang menawarkan stabilitas dan kepastian hukum.
Dalam kunjungannya, Menko Airlangga meninjau langsung kesiapan infrastruktur untuk lokasi pusat keuangan tersebut.
"Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Badung Ungkap 14 Kasus Narkotika, Ini Barang Buktinya
Mantan Ketua Umum Golkar ini menegaskan pemerintah sedang mematangkan regulasi KEK Sektor Keuangan untuk mengakomodasi kebutuhan investor global, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas penunjang.
Menyambut hal itu, BTID selaku Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) memaparkan keunggulan ekosistem Knowledge District.
Kawasan ini dirancang mendukung inovasi yang mengonversi modal pengetahuan dan SDM menjadi motor ekonomi baru. Fasilitas pendukung seperti Business Hub untuk Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah interkultural ACS Bali, hingga International Mangrove Research Center (IMRC) juga telah disiapkan.
Presiden Direktur BTID, Tuti Hadiputranto, menyatakan kunjungan ini mengonfirmasi keselarasan visi BTID dengan pemerintah pusat.
"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia. KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan," tegas Tuti.
Baca Juga: Cek Fakta! Peringati May Day, Disnaker Bali Akui Krisis Pengawas, 16 Orang Awasi 30 Ribu Usaha
Pansus TRAP DPRD Bali Tetap Bergulir
Di sisi lain, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menanggapi dingin kunjungan para menteri tersebut. Ia enggan berkomentar banyak mengenai kedatangan Airlangga Hartarto yang merupakan instruksi Presiden. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Supartha menegaskan pihaknya tidak gentar meski menteri turun langsung ke lapangan.
"Saya no comment saja dulu," katanya singkat dikonfirmasi kemarin (1/5/2026)
Supartha memastikan akan segera memanggil pihak PT BTID untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan digelar minggu depan. Melalui RDP tersebut, dewan akan mendalami dokumen legalitas lahan, termasuk status hutan mangrove yang ditukar dengan lahan di Jembrana dan Karangasem.
Selain itu, izin aktivitas pembangunan marina serta temuan terbaru mengenai dugaan pembabatan hutan mangrove oleh PT BTID akan dikuliti.
"Termasuk (soal mangrove). Kami sekarang menjalankan tugas, semua menjalankan tugas kami hormati. Ya, hormati," pungkasnya.***
Editor : M.Ridwan