DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Perbekel atau kepala desa pengeng (pusing, Red)) karena sebagian Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Bahkan, porsi Dana Desa yang dialihkan mencapai sekitar 70 persen untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo.
Perbekel Desa Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra, menyatakan pemotongan Dana Desa sangat memengaruhi program-program desa yang urgent, khususnya yang telah disepakati dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Utamanya program kesehatan seperti penanganan stunting dan Posyandu.
"Banyak sekali, dari Posyandu, kegiatan pencegahan stunting, hingga infrastruktur fisik seperti jalan desa dan saluran air," katanya.
Baca Juga: Belajar dari Pandemi, Buleleng Petakan Risiko Hadapi Empat Penyakit Menular Prioritas
Biasanya, Desa Padangsambian Klod mendapat Dana Desa setiap tahun sekitar Rp1,2 miliar, namun sekarang menjadi Rp380 juta.
Meski begitu, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Kepala desa akan berupaya membangunnya, meski ada syarat yang sulit dipenuhi, salah satunya penyediaan lahan kantor seluas 10 are.
"Jadi kami tetap berupaya, walaupun saat ini kami belum bisa menargetkan kelengkapan Koperasi Merah Putih itu, seperti lahan minimal 10 are untuk pembangunan gerai. Itu yang membuat kami kewalahan. Kami ini berdesa di wilayah kota, sehingga lahan menjadi permasalahan utama bagi kami," jelasnya.
Pihak desa sebenarnya telah memiliki aset berupa toko, namun luasnya hanya 5x5 meter. Toko yang sempat menjadi sumber pendapatan desa tersebut kini diubah fungsinya menjadi sekretariat.
"Itu yang kami ubah di tahun 2026 ini, kami manfaatkan untuk sekretariat Koperasi Merah Putih Desa Padangsambian Klod," terangnya.
Sementara itu, Desa Padangsambian Kelod juga kebingungan mengenai produk unggulan yang akan ditonjolkan di KDMP.
Mereka akhirnya memilih mengikuti anjuran untuk menjual sembako dan kebutuhan sehari-hari.
"Kalau kami di sini tidak ada produk prioritas, jadi kami mengikuti saja dengan pemenuhan kebutuhan pokok anggota koperasi," jelasnya.
Kendati ada pemotongan, skema penerimaan Dana Desa tetap sama, yakni ditransfer ke rekening desa. "Iya, kami hanya dapat Rp380-an juta dari sebelumnya Rp1,2 miliar," imbuhnya.
Beruntung, Desa Padangsambian Klod mendapatkan Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) sehingga masih mencukupi untuk membiayai tenaga kerja di desa.
"Terus terang, kehadiran Koperasi Merah Putih ini juga menjadi ancaman bagi BUMDes kami yang selama ini sudah eksis bergerak dan maju," beber pria yang juga menjabat Ketua Forum Perbekel Kota Denpasar tersebut.
Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lebih dulu berdiri kini terancam. Apalagi syarat KDMP mewajibkan adanya gerai dan penyediaan cold storage untuk pendingin produk hasil desa.
"Kami di Kota Denpasar sulit memenuhi itu. Apalagi sekarang cold storage sedang ramai digunakan untuk pengawet jenazah. Untuk produk pertanian, kami tidak memiliki produk unggulan dari petani buah-buahan," ungkapnya.
Saat disinggung mengenai dampak terhadap layanan publik, Wijaya menekankan bahwa program perbaikan jalan dan Posyandu terpaksa ditunda. Padahal, Posyandu sangat penting untuk balita, ibu hamil, dan lansia.
"Kami juga memiliki program Posyandu Remaja yang sebelumnya kami biayai, termasuk upaya pencegahan stunting," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, membenarkan bahwa Dana Desa yang turun kini difokuskan untuk pembangunan KDMP. "Bukan pengurangan, tapi dialokasikan untuk persiapan KDMP," jelasnya.
Alokasi untuk KDMP mencapai sekitar 65 persen, sehingga saat ini desa hanya menerima Dana Desa sekitar Rp340 juta.
Dana tersebut saat ini masih tertahan di pusat karena menunggu regulasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dengan adanya kebijakan ini, Budha mengamini adanya efisiensi yang harus dilakukan oleh tiap-tiap desa. "Ya, efisiensi," ujarnya, pasrah. ***
Editor : M.Ridwan