DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini digelar pada Senin (11/5) di Denpasar.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, I Gusti Made Sunartha menjelaksan, forum ini digelar rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Hal itu sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di Lingkup Instansi Pemerintah.
Di mana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dan pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
”Kenapa kita lakukan forum konsultasi publik, karena yang kita salah satu pelayanan yang kita lakukan dan hampir sebagian besar ke tugas Kementerian Agama adalah melayani," katanyan kepada Jawa Pos Radar Bali di sela kegiatan.
Lanjut dia, dalam rangka pelayanan publik ini, pihaknya untuk mendapatkan masukan, sekaligus evaluasi yang perlu dibenahi ke depannya.
”Karena yang dilayani publik, maka kita adakan sejenis konsultasi koordinasi untuk mendapatkan masukan, mendapatkan evaluasi sekaligus untuk kita benahi ke depan untuk agar Kanwil Kementerian Agama Bali ini memang benar-benar menjadi pelayanan publik terdepan," lanjutnya.
Pelayanan publik ini harus benar-benar maksimal. Apalagi Kementrian Agama sendiri tak hanya mengurusi sektor pendidikan dan lainnya, tetapi juga mengurusi urusan rohani masyarakat dengan administrasi dan data yang harus dikelola dengan bagus.
”Kalau secara SOP, kita memang sudah punya standar pelayanan, tetapi standar pelayanan itu kadang-kadang kan dilihat dari satu sisi birokrasi, tetapi bagaimana yang kita layani?
Nah, itulah yang mungkin menjadi pergumulan diskusi dalam rangka pelayanan prima Kementerian Agama," tandasnya.
Diskusi tersebut tak hanya menghadirkan sejumlah stakeholder terkait, tetapi juga mengundang tokoh agama, komunitas, organisasi keagamaan hingga para pegawai di lingkungan Kementerian Agama sendiri.
Editor : Rosihan Anwar