DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Pengelolaan sampah di Bali tengah menghadapi fase transisi yang menentukan. Dengan produksi sampah harian mencapai ±3.400 ton per hari dan rendahnya tingkat pengelolaan yang efektif, Bali dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dengan rencana penutupan permanen TPA Regional Suwung pada Agustus 2026.
Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan plastik sekali pakai. Namun, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan tantangan baru akibat keterbatasan layanan publik, infrastruktur, dan kesiapan sistem pendukung.
Berangkat dari latar belakang ini, Jawa Pos Radar Bali dan Radarbali.id menggelar forum diskusi bertajuk Menjaga Harmoni Bali, Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Diskusi ini digelar di gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar pada Selasa (12/4/2026).
Garis besar diskusi membahas pembagian tanggung jawab yang proporsional, mengevaluasi kesiapan sistem, dan merumuskan solusi pengelolaan sampah Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis realitas di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Viktor Andika Putra selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam materi pembahasan menyebut, optimalisasi pengelolaan sampah di hulu melalui pengelolaan berbasis sumber di Kota Denpasar terus diperkuat.
Hal itu sebagai upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pembagian sarana komposter berupa bag komposter, sumur komposter, dan tong komposter kepada masyarakat.
Per 10 Mei 2026 menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Dimana ada 75.260 unit bag komposter, telah dibagikan. Lalu 2.048 unit sumur komposter, dan 2.025 unit tong komposter. Jumlah ini akan terus bertambah per minggunya.
”Optimalisasi pengelolaan sampah di hilir dilakukan melalui penguatan peran TPST dengan penambahan fasilitas dan teknologi pengolahan, seperti mesin gibrig, pengolahan plastik, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT)," katanya.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan secara bertahap, mengurangi volume residu yang dibuang ke TPA, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna dan energi.
Dengan optimalisasi ini, TPST diharapkan menjadi kunci dalam menekan beban TPA secara signifikan.
Agus Maha Usadha selaku Chairman Nawacita Pariwisata Indonesia (NCPI) Bali yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan, di industri perhotelan sendiri atau pelaku usaha telah terbiasa melakukan pemilahan sampah berbasis sumber. Hal itu menurutnya telah berlangsung sejak lama.
”Pemilahan sudah dilakukan, mana yang masuk B3, mana yang organik dan non organik. Nah pemilahan ini nanti juga bisa dilakukan di TPS3R," ujarnya sembari menambahkan bahwa sampah yang berasal dari hotel dan dipilah di TPS3R juga memiliki nilai ekonomi setelah didaur ulang.
Dia melanjutkan, kebijakan yang menekankan hotel mengolah sampahnya sendiri cukup memberatkan.
Dia berpendapat bahwa untuk mendatangkan fasilitas pengolahan sampah membutuhkan biaya setidaknya Rp150 juta hingga Rp180 juta. Nilai itu lanjutnya belum ditambah dengan biaya operasional dan lainnya.
”Itu dikalikan sekian banyak hotel yang ada di Bali. Apakah itu efisien secara bisnis? Sedangkan industri sudah berkontribusi," sebutnya.
Selain itu, industri pariwisata juga menurut dia berkontribusi pada pendapatan dari pungutan wisatawan asing sebesar Rp150 ribu per orang.
Selain itu katanya sesuai Permen No.P 75/MENLKH/2019, tentang: Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, kalangan Horeka (hotel. Restoran dan kafe) di Bali sudah memeberikan kontribusi CSR untuk pengolahan sampah.
Termasuk produsen minuman berkemasan dan produsen berkemasan plastik lainnya telah mengikuti aturan dalam Permen 75 meski diakui belum optimal.
Sehingga dia berpendapat, ke depannya perlu rancangan yang matang untuk menyelesaikan persoalan sampah di Bali.
Disisi lain, Persoalan sampah sendiri juga tak terlepas dari persoalan tata ruang. Guru Besar Tata Ruang Universitas Warmadewa, Prof. I Putu Rumawan sendiri memberikan tanggapan terkait wacana pembuatan TPA sementara di Badung Selatan.
”Kalau ngomong TPA yang benar itu, proses air lini dari endapan sampah itu dimasukan ke dalam kolam dan diproses dan ujungnya dikasih air tawar. Kalau ikannya hidup, baru boleh dilepas airnya. Nah ketika dilepas airnya, tidak mampu meresap, lama-lama lingkungan ini jangan2 bisa menimbulkan masalah baru. Siapa yang bisa meyakini bahwa tidak akan menyebar penyakit demam berdarah. Karame nyamuk akan menyebar di tempat-tempat basah tadi," ujarnya.
Dia menambahkan, jika semuanya terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, termasuk soal TPA maka hal itu tidak seimbang.
”Kalau sekarang tetap terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, berarti tidak equal," tandansya.
Rumawan sependapat bahwa lahirnya regulasi sesuai UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah telat di implementasikan sehingga masalah pengelolaan sampah kian kompleks.
”Saya bilang, masalah sampah ini bisa jadi berkah tapi bisa juga menjadi sumpah serapah,” sentilnya.
Pihaknya berharap, sinergi lintas sektoral, antara pemerintah, akademisi, produsen (industri) dan masyarakat dapat menjadi formula solusi berkelanjuitan. Terutama dalam transformasi teknologi dan edukasi untuk tata kelola sampah yang baik dimasa depan.
Sementara itu, di lain pihak, sejumlah pihak berpendapat jika industri tak bisa berdiri sendiri terkait persoalan sampah ini. Bali memperketat larangan plastik sekali pakai, termasuk pembatasan botol air mineral kemasan plastik di bawah 1 liter dan kewajiban pemilahan sampah di sumber melalui SE Gerakan Bali Bersih No 9 tahun 2025.
Sayangnya, fokus Surat Edaran tersebut justru diberatkan kepada sampah yang bernilai ekonomi dan dapat di daur ulang dibandingkan sampah yang jumlahnya lebih banyak dan sulit terselesaikan seperti sampah organik dan residu, sedangkan kemasan botol plastik merupakan jenis sampah yang mudah terselesaikan. Forum ini mengapresiasi peran dunia usaha yang mulai aktif mengambil tanggung jawab, sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 75 tahun 2019.
Sejumlah pihak sudah memulai untuk melakukan inisiatif keberlanjutan dan merubah sistem ekonomi linier menjadi ekonomi sirkular, khususnya produsen skala besar yang melakukan penarikan kembali kemasan paska konsumsi dan memproduksi kemasan daur ulang seperti yang dilakukan oleh Coca-Cola dan Danone.
Forum diskusi selain mendapat dukungan sejumlah komunitas dan pegiat lingkungan, juga mendapat dukungan dari Pullman Bali Legian Beach, Anathera Resort Kuta, Sensatia Botanicals, Alfmart dan MMart. ***
Editor : M.Ridwan