RADAR BALI - Pemerintah memulai digitalisasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui ekosistem Perlinsos yang ditenagai oleh akal imitasi (artificial intelligent/AI).
Seluruh kabupaten/kota di Bali termasuk dalam 41 daerah yang menjadi proyek percobaan (pilot project) digitalisasi bansos, menyusul Banyuwangi yang telah dimulai pada pertengahan 2025.
Digitalisasi bansos tersebut ditargetkan menyelesaikan tumpang tindih data penerima bansos, menghilangkan hambatan prosedur birokrasi dalam proses kurasi keluarga penerima manfaat, serta mencegah bansos diberikan pada keluarga yang tidak berhak.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi akan menghasilkan identitas digital tunggal yang mencakup seluruh data yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted (tepat sasaran)," kata Luhut di Istana Kepresidenan.
Pengumpulan data dilakukan dengan menerjunkan petugas untuk memotret KTP dan mengambil biometrik (sidik jari, titik wajah, dan retina mata) penerima bansos yang terdaftar di Kemensos dengan sistem Optical Character Recognition (OCR).
Data pribadi penerima bansos tersebut akan diverifikasi dengan data milik pemerintah, mulai dari data kependudukan di Kemendagri, data pemilik rekening di Bank Indonesia dan Himbara, data kepemilikan tanah di Kementerian ATR/BPN., data kepemilikan kendaraan bermotor di e-Samsat, data penerima manfaat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan data-data milik pemerintah lainnya.
Sistem secara otomatis akan menghasilkan informasi tentang profil keluarga yang berhak dan tidak berhak menerima bansos berdasarkan kriteria objektif yang dibagi menjadi desil 1 (keluarga sangat miskin) hingga desil 5 (keluarga sejahtera).
Sistem Perlinsos juga dirancang untuk menekan angka inclusion error (salah sasaran) dan exclusion error (warga miskin yang tidak menerima bansos). Misalnya, sistem akan mengeluarkan keluarga penerima manfaat dari daftar penerima bansos bila ada anggota keluarganya yang diterima menjadi ASN.
Sistem secara otomatis akan mendeteksi keluarga yang berhak mendapatkan bansos meskipun tidak melakukan pendaftaran, misalnya ketika kepala keluarga sakit keras, PHK, atau terkena bencana alam.
Dengan sistem baru tersebut, Luhut memprediksi jumlah penerima bansos akan berkurang menjadi 34 juta keluarga penerima manfaat. Keluarga tersebut akan menerima intervensi berupa pemberian bantuan sosial dalam bentuk cash transfer sebesar Rp 5,4 juta per orang. Penyerahan bantuan akan diverifikasi dengan fitur liveness detection untuk mencegah penggunaan foto, video, joki bansos, atau data fiktif.
Pemberian bantuan sosial sebesar Rp 5,4 juta per orang tersebut menjadi angin segar bagi 168.326 keluarga penerima bantuan sosial di Bali. Jumlah KPM tersebut terbagi dalam 142.887 penerima BPNT dan 90.000 KPM penerima Program Keluarga Harapan.
Perlindungan sosial di Bali juga menyentuh kelompok-kelompok paling rentan secara spesifik melalui pendekatan yang humanis. Sebanyak 1.640 anak mendapatkan kepastian bantalan ekonomi lewat Bansos Atensi Yatim Piatu (YAPI).
Sementara itu, pemenuhan gizi harian bagi warga sepuh yang hidup mandiri diakomodasi melalui Program Permakanan Lansia khusus usia di atas 75 tahun, yang menjangkau 902 jiwa.
Jumlah tersebut belum mencakup 797.172 jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang selama ini dibiayai dengan anggaran negara sebesar Rp 401 miIiar.
Meski demikian, sistem juga berpotensi mengurangi jumlah penerima bantuan sosial di Bali karena Perlinsos akan secara aktif mencoret KPM yang kedapatan sudah naik kelas (graduasi mandiri), kembali bekerja dan memiliki upah di atas UMP/UMK, atau telah meninggal dunia tanpa ahli waris.***
Editor : Ibnu Yunianto