DENPASAR, radarbali.jawapos.com -Transisi energi di Bali membutuhkan investasi yang besar Rp 500 triliun. Padahal pembangunan rendah karbon menuju Emisi Nol Bersih 2045 menjadi kunci utama penggerak tumbuhnya ekonomi Bali.
Itu berdasarkan hasil studi yang didiskusikan dalam Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Provinsi Bali pada Senin, 22 Juni 2026.
Selain kebutuhan investasi lebih dari Rp500 triliun namun berpotensi menciptakan sekitar 3 juta pekerjaan hijau, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7 persen hingga 2045.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Baca Juga: Diduga Modus Aparat Menyusup Pakai Atribut Pecalang, GMNI Denpasar Mengecam Keras
"Paradigma pembangunan saat ini tidak harus selalu mengorbankan ekonomi atau lingkungan. Dari hasil kajian, pembangunan rendah karbon berpeluang menarik investasi hijau, membuka jutaan pekerjaan, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Hal ini harus terefleksi dan diadopsi dalam berbagai perencanaan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota” ujarnya dalam acara Pemerintah Provinsi Bali bersama Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Senin (22/6/2026) .
Dalam acara konsultasi publik ini merupakan bagian dari proses finalisasi pembaruan dokumen RPRKD Provinsi Bali, dokumen strategis yang menjadi panduan pembangunan rendah karbon daerah hingga tahun 2045.
Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembaruan RPRKD untuk memutakhirkan dokumen sebelumnya yang disusun pada tahun 2022.
Pembaruan ini mencakup pemutakhiran data dan target, dan mengintegrasikan pembagian kontribusi sesuai kewenangan pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta aktor lainnya dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi.
Baca Juga: Diduga Modus Aparat Menyusup Pakai Atribut Pecalang, GMNI Denpasar Mengecam Keras
Dalam sesi arahan daring, Direktur Lingkungan Hidup di Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi menekankan pentingnya peran RPRKD dalam agenda pembangunan nasional.
"Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi percontohan dokumen RPRKD. Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu disesuaikan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang telah menginisiasi proses ini", jelasnya Nizhar.
Nizhar menambahkan,srategi RPRKD harus diintegrasikan dalam rencana kerja Pemerintah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta rencana kerja mitra pembangunan di Bali.
Kerangka monitoring dan evaluasi yang kuat juga perlu dipersiapkan untuk mengukur capaian kebijakan pembangunan rendah karbon.
Selama konsultasi publik, peserta juga memberikan masukan terhadap strategi dan kebijakan penurunan emisi pada sektor energi dan transportasi, limbah, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) dan karbon biru, serta pertanian.
Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen sebelum ditetapkan sebagai acuan pembangunan Provinsi Bali.
Engagement Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Wayan Robi menyampaikan bahwa implementasi RPRKD merupakan misi bersama yang perlu didukung oleh aktor yang lebih luas.
Baca Juga: Lepas dari Jerat Lintah Darat, Pelaku Usaha Mikro Jogja Tembus Grand Final PFL 2026
"Implementasi RPRKD tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Keberhasilannya membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari mitra pembangunan, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat. Karena itu, pembangunan rendah karbon perlu dipahami sebagai misi bersama untuk mewujudkan masa depan Bali yang lebih berkelanjutan", ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya memastikan agenda penurunan emisi dilakukan secara bersama, berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan peluang ekonomi baru, dan penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.***
Editor : M.Ridwan