DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Ancaman terhadap keutuhan bangsa kini dinilai tak lagi hanya datang dari senjata dan kekuatan militer atau invasi penjajahan.
Di era digital, perang informasi melalui hoaks, manipulasi narasi, hingga opini liar di media sosial justru disebut lebih berbahaya karena mampu memecah belah masyarakat dalam waktu singkat.
Hal itu ditegaskan Kapendam IX/Udayana Amrizal Nasution saat bertemu dengan insan pers di Denpasar.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan media agar tidak menjadi alat penyebar informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, pola peperangan saat ini telah berubah drastis.
Jika dulu perang identik dengan dentuman senjata dan kekuatan fisik, kini serangan bisa datang lewat ruang digital melalui narasi yang sengaja dipelintir untuk menciptakan kegaduhan.
“Sekarang kita berperang dengan teknologi, berperang dengan opini dan narasi," kisahnya, di Ruang Aula Pendam IX/Udayana, Jalan Udayana No.1, Denpasar, Rabu 24 Juni 2026.
Baca Juga: Asah Pemahaman Hukum, Polresta Denpasar Adu Cerdas KUHP-KUHAP Bagi Semua Satuan
Berita hoaks bisa menghancurkan persatuan, bahkan memecah belah bangsa hanya karena kata-kata, gambar, atau informasi yang tidak benar. Amrizal mencontohkan, strategi adu domba atau divide et impera yang dulu digunakan penjajah masih relevan hingga kini.
Bedanya, jika dulu dilakukan secara langsung, kini pola itu berkembang melalui informasi digital yang menyebar sangat cepat. Ia mengingatkan, Indonesia pernah mengalami dampak besar akibat politik pecah belah.
Karena itu, masyarakat dan media harus lebih waspada agar tidak terjebak dalam pola serupa yang bisa menggerus persatuan nasional.
“Cara memecah belah bangsa masih menjadi strategi paling efektif untuk melemahkan negara. Itu sebabnya kita semua harus sadar dan waspada,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Kapendam menilai media memiliki posisi yang sangat strategis. Pers bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjadi garda terdepan menjaga ruang publik tetap sehat, akurat, dan bebas dari disinformasi.
Ia berharap insan pers tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, terutama check and recheck, sebelum mempublikasikan informasi, khususnya yang berkaitan dengan institusi TNI.
“Kalau ada isu negatif terkait TNI atau personel kami, mohon dikonfirmasi terlebih dahulu. Supaya informasi yang sampai ke masyarakat tetap berimbang dan sesuai fakta,” pintanya.
Kapendam juga mengakui, institusi TNI tidak luput dari berbagai dinamika dan kekurangan di lapangan. Namun, evaluasi dan pembenahan terus dilakukan untuk menjaga profesionalisme prajurit.
“Prajurit TNI juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Yang penting kami terus introspeksi dan memperbaiki diri agar lebih baik ke depan,” tandasnya.
Ia pun berharap hubungan sinergis antara TNI dan media terus diperkuat, terutama di tengah meningkatnya ancaman disinformasi yang bisa memicu keresahan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan nasional.
"Ya kolaborasi antara aparat dan pers menjadi kunci untuk menjaga kondusivitas daerah sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital," tutupnya.***
Editor : M.Ridwan