RADAR BALI - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat memperkuat ketahanan pangan nasional melalui lompatan besar di sektor infrastruktur pengairan.
Lewat intervensi taktis, Kementerian PU merehabilitasi puluhan jaringan irigasi di Provinsi Bali. Langkah ini sukses menyulap ribuan hektare lahan pertanian yang sebelumnya terbatas menjadi jauh lebih produktif.
Aksi nyata ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Di Pulau Dewata, proyek masif ini menyasar delapan kabupaten, yaitu Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Tabanan.
Produktivitas Naik Dua Kali Lipat
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penguatan infrastruktur irigasi merupakan kunci utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Menteri Dody.
Secara teknis, pengerjaan fisik di Bali dibagi menjadi beberapa paket taktis. Pada Paket 1, Kementerian PU melakukan rehabilitasi dan peningkatan pada 58 daerah irigasi dengan total panjang mencapai 69,27 kilometer. Paket inilah yang mengamankan pasokan air untuk area persawahan seluas 3.088 hektare.
Sementara itu, Paket 2 mencakup penanganan pada 10 daerah irigasi utama sepanjang 10 kilometer.
Paket ini dilanjutkan dengan rehabilitasi jaringan dan saluran tersier sepanjang 28,52 kilometer di 42 daerah irigasi untuk memastikan air mengalir lancar hingga ke ujung petak sawah petani.
Bersinergi dengan Sistem Subak
Modernisasi infrastruktur ini menariknya tidak mengikis tradisi lokal yang sudah mengakar di Bali. Pengembangan jaringan irigasi oleh Kementerian PU dirancang agar tetap selaras dengan sistem Subak, kearifan lokal masyarakat Bali dalam pengelolaan air.
Dengan dukungan infrastruktur sekunder dan tersier yang lebih andal dari pemerintah, sistem Subak di delapan kabupaten ini justru semakin kuat, efisien, dan lebih adaptif terhadap tantangan perubahan iklim global.
Melalui sinergi teknologi dan tradisi ini, Kementerian PU optimistis kesejahteraan petani lokal akan terus meningkat seiring dengan terjaganya kedaulatan pangan nasional.**
Editor : Ibnu Yunianto