DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Pemotongan dana transfer keuangan dari pusat membuat pemerintah daerah (Pemda) harus mengencangkan ikat pinggang dalam menggunakan anggaran. Pemda kini dituntut untuk lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi lain, pemerintah pusat juga didesak untuk memastikan kebijakan efisiensi fiskal tidak menghambat pembangunan maupun pelayanan publik di daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Periode 2025–2030 yang juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ADPSI di Bali, kemarin (29/6/2026).
Menurut Buky, hal ini sejalan dengan tema Rakernas II ADPSI yakni, "Penguatan Fiskal Daerah untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045". Ia menekankan kesuksesan program nasional sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di daerah.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan ADPSI mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Namun, program tersebut harus diejawantahkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah agar berjalan efektif dan efisien.
Terkait dampak berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, ia berharap kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat daerah dan tidak dijadikan alasan untuk menghentikan pembangunan.
"Memang ada pengurangan transfer daerah yang kami rasakan. Tetapi bukan berarti pembangunan tidak bisa berlanjut. Justru di sinilah tantangannya," tegas Buky.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, selaku tuan rumah Rakernas II ADPSI menuturkan bahwa Bali juga akan menyuarakan sejumlah aspirasi terkait kebijakan fiskal nasional dalam forum tersebut.
Salah satunya mengenai kontribusi besar sektor pariwisata Bali terhadap devisa negara yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.
"Pariwisata Bali memang tidak bisa dihitung seperti hasil tambang atau sumber daya alam. Tetapi kontribusi devisa Bali sangat besar. Ini tentu menjadi perhatian yang akan kami sampaikan dalam pembahasan fiskal," tandasnya.***
Editor : M.Ridwan