RADAR BALI — Pertumbuhan sektor pariwisata Bali yang pesat membawa tantangan serius terhadap ketersediaan infrastruktur dan kelancaran lalu lintas.
Keberadaan moda transportasi umum Trans Metro Dewata (TMD) di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan dan Trans Sarbagita dinilai belum optimal dalam menekan angka kemacetan.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah mendesak percepatan pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder) guna mendukung integrasi angkutan massal di Pulau Dewata.
Isu strategi penanganan kemacetan ini menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Beban Mobilitas Tingginya Kunjungan Wisatawan
Dalam paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi Bali tumbuh positif sebesar 5,82 persen, yang sebagian besar didorong oleh sektor pariwisata.
Sepanjang tahun 2025, total kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang, terdiri dari 7 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik.
Kendati demikian, lonjakan mobilitas yang begitu tinggi berimbas langsung pada tingginya beban kapasitas jalan di Pulau Dewata.
Koster mengingatkan bahwa pesatnya aktivitas pariwisata tersebut kini menghadirkan berbagai tantangan nyata di lapangan, mulai dari kemacetan lalu lintas yang makin parah akibat keterbatasan infrastruktur jalan, masifnya alih fungsi lahan beserta potensi gangguan ekosistem, hingga peningkatan volume sampah serta ancaman krisis ketersediaan air bersih.
Solusi AHY: Sistem Feeder dan Konektivitas Antarmoda
Guna mengatasi persoalan transportasi, Menko AHY menjelaskan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam satu ekosistem terpadu yang berkelanjutan.
Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan sistem feeder (transportasi pengumpan). Seperti halnya layanan Mikrotrans (JakLingko) di Jakarta, feeder merupakan moda transportasi berkapasitas kecil hingga sedang yang berfungsi menjangkau jalan-jalan lingkungan, kawasan permukiman, dan pusat aktivitas yang tidak bisa dilalui bus besar.
Armada feeder ini bertugas mengangkut penumpang dari titik awal menuju halte utama atau simpul angkutan massal utama. Untuk kasus Bali, pemerintah provinsi bertugas mendirikan badan usaha pengelola angkutan umum untuk jalur utama, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola angkutan pengumpan (feeder) ke jalur utama. Pengembangan rute dan operasional diserahkan ke operator swasta dengan sistem pembayaran rupiah per kilometer.
"Pemerintah mendorong pelaksanaan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar," ujar AHY.
Selain integrasi transportasi darat dan laut, menteri koordinator tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan BUMN untuk memperkuat konektivitas udara dan laut demi mendukung ekosistem pariwisata serta aviasi.
Sinergi Pusat dan Daerah
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardhana, serta jajaran pejabat daerah.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menyinkronkan program pembangunan antara kementerian dan pemerintah daerah, lengkap dengan evaluasi berkala agar pengembangan sarana transportasi umum dan penataan ruang berjalan tepat sasaran tanpa mengabaikan kearifan lokal Bali.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali