Bandung Dapat Dana Bank Dunia Bangun BRT Mastrans, Kapan Giliran Bali?

Dhian Harnia Patrawati • Dipublikasikan Jumat, 24 Juli 2026 | 06:37 WIB
Ilustrasi - Feeder busway menurunkan penumpang yang akan berpindah ke busway Trans Jakarta di Halte Damai, Jakarta.
Ilustrasi - Feeder busway menurunkan penumpang yang akan berpindah ke busway Trans Jakarta di Halte Damai, Jakarta.

 

RADAR BALI - Pemerintah pusat terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi sistem transportasi perkotaan agar lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan.

Langkah nyata tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan (groundbreaking) Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, pada Rabu (22/7).

Momentum ini secara resmi menandai dimulainya proyek fisik Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung. Di tengah pesatnya langkah Bandung dalam mengeksekusi proyek angkutan massal berbasis bantuan internasional tersebut, satu pertanyaan besar muncul bagi kawasan pariwisata utama tanah air: lalu, kapan giliran Bali menyusul?

Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa pembangunan angkutan umum massal merupakan strategi krusial untuk menjawab tantangan kemacetan dan mobilitas di wilayah metropolitan. Melalui proyek ini, pemerintah ingin menghadirkan layanan yang tak hanya aman dan nyaman, tetapi juga tepat waktu, terjangkau, serta saling terhubung dengan moda transportasi lainnya.

Program MASTRAN sendiri merupakan agenda strategis nasional untuk mendorong transformasi angkutan publik perkotaan. Pada tahap awal, fokus pengembangan diarahkan ke dua kawasan metropolitan besar, yakni Bandung Basin Metropolitan Area dan Mebidang (Medan, Binjai, Deli Serdang).

Khusus di Bandung Raya, layanan BRT ini nantinya membentang dan melayani lima wilayah administratif sekaligus, mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang.

Proyek ini akan membangun jalur khusus sepanjang 21 kilometer yang ditopang oleh 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung (direct service), sekitar 719 titik pemberhentian bus, serta ratusan armada bus modern yang dilengkapi Intelligent Transport System (ITS).

Nantinya, bus cepat ini bakal menjadi tulang punggung mobilitas warga yang terhubung langsung dengan moda kereta api maupun angkutan pengumpan (feeder). Analisis dari Bank Dunia memproyeksikan bahwa kehadiran BRT Cekungan Bandung mampu menyerap hingga 99 ribu penumpang per hari, memangkas waktu tempuh perjalanan sebesar 11 persen, membuka akses pekerjaan 25 persen lebih luas, serta mengurangi emisi karbon hingga 196 ribu ton CO₂.

Pembangunan ambisius ini berdiri di atas kolaborasi besar. Secara nasional, program MASTRAN menelan total anggaran sekitar Rp 3,8 triliun yang didukung oleh pinjaman Bank Dunia sebesar USD 224 juta, Agence Française de Développement (AFD) sebesar USD 40 juta, serta dana pendamping dari Pemerintah Indonesia. 

Dari total anggaran tersebut, khusus investasi infrastruktur BRT Cekungan Bandung dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun.Selain modal finansial, kunci keberhasilan proyek ini terletak pada pembagian peran yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.

Pusat bertanggung jawab pada regulasi teknis, pembangunan fisik jalur khusus, stasiun, depo, dan sistem digital. Sementara itu, pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, rekayasa lalu lintas, pembentukan badan pengelola, hingga penyiapan skema subsidi.

Untuk memastikan tarifnya tetap terjangkau dan pelayanannya berkesinambungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten/kota setempat juga langsung menandatangani kerja sama penyediaan skema Public Service Obligation (PSO).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyambut baik momen ini sebagai tanda dimulainya era baru transportasi publik yang mewajibkan adanya transformasi pelayanan digital sekaligus perubahan perilaku mobilitas masyarakat.

Melihat progres signifikan di Cekungan Bandung dan Mebidang, publik tentu menaruh harapan besar pada kawasan metropolitan lain yang juga menghadapi krisis kemacetan serupa, seperti wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) di Bali.

Keberhasilan Bandung dalam menyelaraskan komitmen kelembagaan daerah, regulasi, dan skema subsidi demi menggaet pendanaan Bank Dunia hendaknya menjadi cermin dan pemicu bagi Bali agar tak ketinggalan dalam menghadirkan transportasi publik yang layak dan modern.***

Editor : Ibnu Yunianto
Sumber : Radar Bali
BRT Bandung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi kemacetan bali kementerian perhubungan transportasi publik