RADAR BALI - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Bali tumbuh positif hingga 30 Juni 2026.
Namun, porsi Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur fisik secara langsung masih didominasi oleh anggaran pemerintah pusat.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Supendi menyampaikan, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp 10,61 triliun atau 51,00 persen dari total pagu, tumbuh 4,32 persen secara year-on-year (yoy).
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang melonjak hingga 120,07 persen yoy dengan nilai realisasi Rp 471,11 miliar.
Meski persentase perubahannya melonjak tajam, proyek-proyek fisik strategis yang terealisasi dalam Belanja Modal tersebut sebagian besar disokong oleh dana dan program pemerintah pusat.
"Belanja Modal antara lain digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi madrasah, serta pembangunan gedung laboratorium di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana," ujar Supendi di Denpasar.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kinerja APBD
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah secara umum ditopang oleh indikator ekonomi regional yang stabil.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,58 persen yoy dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 82,21 triliun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi 1,59 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 berada pada kategori tinggi di angka 79,37.
Kinerja APBD Provinsi Bali juga menunjukkan tren positif. Realisasi pendapatan daerah hingga Juni 2026 mencapai Rp15,01 triliun (44,71 persen dari target), tumbuh 2,48 persen yoy.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 9,29 triliun. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp 12,94 triliun (tumbuh 11,97 persen yoy), sehingga APBD Provinsi Bali mencatatkan surplus sebesar Rp 2,07 triliun di Semester I 2026.
Tantangan Optimalisasi Sektor Non-Pariwisata
Dari sisi penerimaan negara, total penerimaan perpajakan mencapai Rp 9,14 triliun (35,29 persen dari target) dan tumbuh 10,31 persen yoy, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp 8,47 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 669,11 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) mengalami peningkatan tajam sebesar 22,34 persen yoy.
Menariknya, kontribusi terbesar penerimaan non-pajak ini didominasi oleh jasa pelayanan kesehatan rumah sakit yang menyumbang angka signifikan sebesar Rp 702,74 miliar.
Tingginya peran BLU rumah sakit dalam menyokong penerimaan non-pajak pusat ini menjadi catatan tersendiri terkait kemandirian dan diversifikasi ekonomi Bali.
Meski PAD mendominasi pendapatan daerah hingga Rp 9,29 triliun dari total Rp15,01 triliun, Pemda Bali dituntut untuk mengoptimalkan kemandirian fiskal tersebut demi memperkuat sektor-sektor publik non-pariwisata lainnya, sehingga tumpuan pendapatan daerah dan pusat tidak hanya bergantung pada pariwisata maupun sektor pelayanan kesehatan dasar semata.
Evaluasi Kinerja Satuan Kerja
Sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan anggaran negara, Kanwil DJPb Provinsi Bali menetapkan 78 satuan kerja (satker) peraih nilai sempurna (100,00) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) triwulan II 2026 dari total 352 satker yang dinilai.
Supendi menegaskan bahwa pola penghargaan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas keuangan publik di daerah.
"Capaian ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi satker lain untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya," pungkas Supendi.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali