DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Musim kemarau tahun 2026 ini beberapa wilayah dilanda kebakaran dan kekeringan. Musim kemarau berbeda karena dengan karakter yang jauh lebih panjang, kering, dan bersuhu relatif lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah pada BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan, mengungkapkan, kondisi cuaca ekstrem ini telah memicu eskalasi bencana yang cukup signifikan.
Berdasarkan catatan dan laporan dari 11 April hingga 31 Agustus, kekeringan terjadi empat kabupaten, yaitu; Kabupaten Buleleng; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung.
"Berdasarkan perkembangan cuaca dan informasi dari BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung lebih panjang, lebih kering, dan dengan suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan kondisi normal di sejumlah wilayah," ujar I Wayan Suryawan, (31/8/2026).
Ancaman utama yang kini tengah dihadapi Pulau Dewata meliputi krisis air bersih, luasnya lahan pertanian yang mengalami kekeringan, maraknya kebakaran hutan dan lahan, hingga insiden kebakaran di sejumlah fasilitas pengelolaan sampah.
"Dari perspektif kebencanaan, kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran pada kawasan permukiman maupun lokasi pengelolaan sampah," kata Suyawan.
Untuk itu, BPBD Provinsi Bali gencar melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan, khususnya pada wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan dan kebakaran.
Dampak kekeringan menyebabkan krisis air bersih. Hingga 31 Agustus 2026, tercatat sudah ada 736.200 liter air bersih yang didistribusikan ke wilayah-wilayah tersebut. Tak hanya itu, sektor pertanian juga ikut berimbas.
Ratusan hektare lahan pertanian di Jembrana dan Buleleng mengalami kekeringan, sementara ratusan hektare sawah lainnya kini berada dalam status berpotensi mengalami nasib serupa.
Luas lahan pertanian yang tercatat terdampak kekeringan paling banyak di Buleleng 108,60 Ha, Jembrana: 79,95 Ha. Sementara itu, dari total luas sawah 64.704 Ha, terdapat 694,06 Ha yang berpotensi mengalami kekeringan.
Di sisi lain, juga menyoroti tingginya frekuensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai titik, mulai dari kawasan hutan di Buleleng seluas 90,92 hektare, Klungkung, dan Bangli, hingga kebakaran lahan kosong di Karangasem serta Jembrana.
"Insiden kebakaran di beberapa tempat pengelolaan sampah, seperti TPST 3R Culik di Karangasem, TPST 3R Banjar Dinas Antapura di Buleleng, hingga TPA Suwung di Denpasar Selatan," terang Suryawan.
Respons terkait maraknya bencana, I Wayan Suryawan mengakui penanggulangan ke depan tidak hanya bersifat reaktif. Sebab melihat kondisi kemarau yang berlangsung dengan karakter lebih panjang dan kering menuntut peningkatan kapasitas penanggulangan secara menyeluruh.
"Upaya penanganan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih," tambahnya.
Lebih lanjut disampaikan, pentingnya penguatan jangka panjang dengan penguatan kesiapsiagaan. Salah satunya diarahkan pada ketersediaan dan perlindungan sumber air, peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan dan distribusi air, penguatan sistem pemantauan, serta koordinasi lintas sektor pada wilayah yang memiliki potensi terdampak.
"Pada saat yang sama, potensi kekeringan dan kebakaran perlu dikelola sejak dini melalui pendekatan yang semakin berbasis mitigasi, pengurangan risiko, dan ketahanan. Maka, penanganan tidak hanya dilakukan setelah dampak dirasakan masyarakat,"tandasnya.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com