DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor MUI Provinsi Bali pada Selasa–Rabu (22–23/9/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempertajam program kerja, serta memastikan kehadiran MUI memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tengah dinamika lokal.
Tim Monev MUI Pusat yang dipimpin oleh Dr. Rida Hesti Ratnasari, SP., M.Si., bersama Korwil MUI Pusat KH. Fahrur Rozi dan Yai Mabroer, disambut langsung oleh Dewan Pimpinan Harian (DPH) MUI Provinsi Bali. Agenda dibuka dengan pemaparan perkembangan organisasi, refleksi kinerja, serta penyerahan Buku Hasil Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025.
Ketua Tim Monev MUI Pusat, Dr. Rida Hesti Ratnasari, SP., M.Si., menegaskan pentingnya Monev sebagai sarana penyamaan arah gerak organisasi dari pusat hingga daerah.
"Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MUI Pusat untuk melihat perkembangan organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus memberikan penguatan dan arah pengembangan program MUI di daerah agar semakin terukur, koordinatif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat," ujar Dr. Rida Hesti Ratnasari.
Dalam Monev kali ini, MUI merumuskan sejumlah fokus strategis untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat di Bali:
- Inovasi Dakwah Digital & Karakter Kelembagaan: Mengingat perubahan pola komunikasi masyarakat, MUI mendorong perluasan dakwah yang inklusif, edukatif, dan moderat di ruang digital untuk merangkul generasi muda. Tegas digarisbawahi bahwa MUI berfokus pada fungsi koordinatif, keulamaan, keumatan, dan kebangsaan, bukan mengambil alih peran teknis ormas lain.
- Pemberdayaan Ekonomi & Danantara Syariah: Mendorong penguatan ekonomi Pancasila dan syariah yang berkeadilan melalui koperasi profesional. Gagasan pembentukan Danantara Syariah Nusantara turut dibahas sebagai langkah membangun ekosistem ekonomi umat yang mandiri.
- Respon Isu Sosial, Pinjol, dan Judol: MUI mengambil peran preventif lewat literasi keluarga dan dakwah untuk membentengi masyarakat dari jeratan judi online dan pinjaman online ilegal.
- Ketahanan Keluarga & Character Building: Fokus pendidikan diarahkan pada pembentukan moral generasi muda, antisipasi perilaku seksual menyimpang, serta penguatan peran keluarga sebagai fondasi masyarakat.
- Muslim Friendly Tourism di Bali: Mengusung pengembangan pariwisata ramah wisatawan Muslim yang inklusif, dengan tetap menghormati kearifan lokal serta tradisi Bali.
- Kajian Hukum & Harmonisasi Desa Adat: Mencermati regulasi terkait Desa Adat melalui pendekatan dialog, hukum, dan kajian komprehensif demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga, serta menjaga keharmonisan antarumat beragama. Jika diperlukan, langkah judicial review dapat dipertimbangkan oleh MUI Pusat.
Standar Baru Tata Kelola Program
MUI Pusat menekankan pentingnya akuntabilitas tata kelola. Setiap program kerja ke depan wajib memiliki Term of Reference (TOR) dan indikator keberhasilan (KPI) yang jelas. Khusus program berbasis gerakan, tolok ukur kelulusan tidak hanya dilihat dari terselenggaranya acara, tetapi dari sejauh mana partisipasi dan dampak nyata yang dihasilkan di masyarakat.
Dr. Rida menambahkan bahwa setiap pelaksanaan program harus benar-benar selaras dengan perencanaan awal.
"TOR dan realisasi kegiatan harus koheren. Apa yang direncanakan harus dapat terlihat dalam pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara konkret," pungkasnya.
Rangkaian Monev selama dua hari ini ditutup dengan agenda kunjungan lapangan, dialog bersama ormas Islam dan tokoh masyarakat, serta silaturahmi ke Gubernur Bali dan Masjid Ibnu Batutah, Badung.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com