DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Bali berada dalam kategori aman dan terus menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, nilai IDI Bali tercatat sebesar 75,35 pada 2021, naik menjadi 83,21 pada 2022, meningkat ke 85,13 pada 2023, berlanjut ke 88,34 pada 2024, hingga mencapai 89,73 pada 2025.
Dari segi peringkat nasional, Bali sempat menduduki posisi pertama pada 2023, lalu berada di peringkat kedua pada 2024 dan 2025.
Perkembangan ini terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Piloting Project Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali sekaligus Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman IDI Provinsi Bali Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Bung Karno, Gedung Bangsa Kesbangpol Provinsi Bali, Denpasar, pada 24 September.
Acara tersebut diawali dengan sambutan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali, I Made Artanegara, yang mengapresiasi sinergi lintas lembaga dalam menjaga iklim demokrasi di Bali.
Ia berbangga dengan capaian tinggi tersebut, namun menegaskan bahwa kualitas demokrasi yang sesungguhnya bukan sekadar diukur dari angka indeks, melainkan dari sejauh mana peran lembaga dalam melayani masyarakat dengan menjiwai kearifan lokal Sad Kerti Loka Dharma.
"Yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami kondisi demokrasi di Bali, melihat aspek yang telah berjalan dengan baik, sekaligus mengenali hal-hal yang masih perlu diperkuat," tambahnya.
Sesi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Medha Wardhany, yang menjelaskan bahwa skor IDI Bali 2025 yang menempati peringkat kedua nasional dalam kategori "Tinggi" didukung oleh tiga aspek utama, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
"Secara spesifik, pada Aspek Kesetaraan, Indikator Kesetaraan Gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencatatkan skor maksimal 100,00 persen," terangnya.
Sementara pada Aspek Kebebasan, Indikator terjaminnya hak memilih dan dipilih bagi Seluruh Kelompok Masyarakat memperoleh skor 91,35 persen, yang dilihat dari ketersediaan fasilitas TPS bagi penyandang disabilitas serta laporan kasus pelanggaran pemilu.
Dalam kesempatan yang sama, diumumkan pula bahwa Provinsi Bali bersama Jawa Barat ditunjuk sebagai lokasi percontohan (piloting project) penghitungan IDI tingkat kabupaten/kota.
Pengukuran IDI ini diperluas tidak hanya pada skala provinsi, tetapi juga untuk membaca kondisi demokrasi hingga tingkat kabupaten/kota sehingga hasilnya dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemilihan Bali dan Jawa Barat ini didasarkan pada pertimbangan jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi, kapasitas kelembagaan yang tersedia, jumlah kasus pada IDI provinsi, serta koordinasi lintas Kelompok Kerja (Pokja) Pusat dan Provinsi.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.jawapos.com