DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bali mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2025 tercatat hanya sebanyak 31 unit, maka pada tahun 2026 targetnya melonjak hingga mencapai 4.184 unit.
Kendati demikian, hingga saat ini baru 387 unit yang rampung 100 persen, sementara berdasarkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan, realisasinya baru mencapai 1.410 unit.
Fakta tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang membahas progres program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali.
Rapat yang digelar untuk mendorong percepatan penyediaan rumah bagi MBR ini diikuti oleh Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom pada Rabu (30/9) malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali, termasuk surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk menyukseskan percepatan program perumahan.
Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang tinggal sekitar tiga bulan, koordinasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar tipe 36 sebanyak 60 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pekerja seni.
Sementara itu, dari program Kementerian PKP di luar APBN, terdapat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dengan target pada 2026 sebanyak 1.114 unit.
Bali juga mencatat realisasi yang sangat tinggi untuk program Kredit Program Perumahan (KPP), yakni mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, turut mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali.
Menteri yang akrab disapa Menteri Ara itu menyebut Bali sebagai salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi, bahkan menempatkan BPD Bali di posisi kedua nasional. Salah satu keunggulan program ini adalah suku bunga KUR Perumahan yang ditetapkan sebesar 5 persen sejak awal hingga lunas.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa capaian positif Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah agar dapat segera tuntas. Menurutnya, program tersebut menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan perumahan yang masih dihadapi oleh masyarakat Bali.
Sebagai informasi, Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memiliki maupun merenovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda, serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Made Aryati.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com