DENPASAR, radarbali.id – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang menihilkan pajak bagi pengguna kendaraan listrik berpeluang dievaluasi.
Pasalnya, pesatnya pertumbuhan kendaraan berbasis baterai tersebut kini dipandang sebagai momentum potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, Pemprov Bali mengandalkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai penopang utama penerimaan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali, I Dewa Tagel Wirasa, menyampaikan bahwa Pemprov Bali mendukung penuh percepatan transisi energi, salah satunya lewat penggunaan kendaraan listrik.
Namun, jika kendaraan listrik terus dibebaskan dari pajak, ia berharap ada insentif khusus bagi daerah yang masif mendukung program tersebut.
“Sebab, ruang fiskal daerah terbatas, sementara kita kehilangan potensi penerimaan PKB dan BBNKB,” ujarnya kemarin (2/11/2026).
Lebih lanjut, Tagel menyebutkan bahwa kendaraan listrik sebenarnya sudah termasuk dalam objek pengenaan PKB sesuai regulasi yang berlaku.
Namun, demi mempercepat adopsi kendaraan berbasis baterai, pemerintah pusat memberikan insentif berupa pembebasan pajak sehingga tarifnya masih sebesar nol persen.
Tagel berharap ada evaluasi kebijakan kendaraan listrik pada 2027 mendatang.
Dengan demikian, pengguna kendaraan listrik tetap memperoleh insentif, sementara daerah juga berpeluang meraih penerimaan pajak.
Adapun besaran insentif yang diatur pemerintah pusat diperkirakan berkisar antara 25 persen, 50 persen, hingga 75 persen.
"Mudah-mudahan pada 2027 tidak ada lagi arahan pembebasan itu, sehingga daerah bisa menerapkan kebijakan yang sama secara nasional," katanya.
Menurutnya, dorongan penggunaan kendaraan listrik bukan hanya untuk kelestarian lingkungan, melainkan juga ketahanan energi.
Terlebih di tengah ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), masyarakat didorong untuk tidak lagi bergantung pada BBM fosil.
Pemprov Bali juga mencermati penerapan kebijakan pajak kendaraan listrik di daerah lain, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Kebijakan ini seragam kalau ada perbedaan akan terjadi perpindahan registrasi kendaraan ke daerah yang memberikan insentif lebih besar.
Sementara itu untuk kendaraan konvensional, Bapenda Bali telah menggulirkan skema apresiasi bagi wajib pajak yang patuh.
Sejak Januari 2026, Pemprov Bali memberikan potongan pokok pajak bagi pemilik kendaraan yang melunasi kewajibannya tepat waktu atau sebelum jatuh tempo.
“Ada program relaksasi pajak sejak September 2026 guna meringankan warga yang memiliki tunggakan, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah kini tidak sekadar memberikan keringanan bagi penunggak pajak lewat keringanan, tetapi juga memberi apresiasi nyata kepada masyarakat yang disiplin.
Sinergi kedua program tersebut diharapkan mampu memicu kepatuhan masyarakat sekaligus memuluskan pencapaian target penerimaan pajak daerah hingga akhir 2026.***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.id