DENPASAR, radarbali.id – Berbeda dengan BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan masyarakat Bali dalam BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 48 persen.
Masih banyak perusahaan yang belum melindungi pegawainya. Bahkan, pekerja rentan kecelakaan seperti asisten rumah tangga (ART), petani, nelayan, hingga tukang panggul pun luput dari perlindungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali usai bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Lantai 2 DPRD Bali, kemarin (9/11).“Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya Perda ya harus kita miliki,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta.
DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan kini mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang kuat bagi perlindungan pekerja. Pasalnya, Bali hingga saat ini belum memiliki Perda Ketenagakerjaan.
Di Indonesia sendiri, baru dua provinsi yang mengesahkan Perda Ketenagakerjaan spesifik yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial.
“Nah, nanti kami dari DPRD Provinsi Bali, setelah menerima beliau dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Pak Ketua bahwa kemungkinan kita akan mengusulkan Perda inisiatif Dewan,” terang Suwirta.
Besaran iuran sebesar Rp16.800 per bulan, pembiayaan tersebut dinilai sangat memungkinkan untuk diakomodasi oleh APBD Bali. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1–5.
“Ya banyak. Kalau saya lihat di pasar ada tukang suwun, itu kan lingsir-lingsir (lansia). Saya masih ingat dulu, ini beliau juga ingat kan. Saya sampai 80 orang saya bayarin pakai dana operasional saya waktu itu untuk masyarakat Klungkung, karena waktu itu regulasi masih belum memungkinkan. Tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu,” terang mantan Bupati Klungkung ini.
Melihat kondisi tersebut, usai mendapat paparan dari BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Bali mendesak pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Perda diperuntukkan khusus untuk mengatur jaminan kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian.
“Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo,” cetus Suwirta.
Selain dorongan regulasi, Suwirta menyarankan BPJS Ketenagakerjaan untuk gencar turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan lokal seperti LPD maupun Koperasi. Langkah ini penting agar seluruh pemberi kerja menjalankan kewajibannya mendaftarkan tenaga kerja.
“Kemudian LPD juga nasabahnya. Ini semua sebenarnya dengan hitung-hitungan Rp16 ribu itu sangat bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” jelasnya.
Kehadiran Perda dianggap krusial karena memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan pekerja penerima upah di Bali telah mencapai 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah baru tersentuh 38 persen.
Melalui Perda inisiatif ini, tingkat kepesertaan universal (Universal Coverage Jamsostek) ditargetkan naik dari 48 persen menjadi minimal 54 persen pada 2027, selaras dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyusunan APBD 2027.
“Jadi selisih gap ini yang memang harus dijembatani dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena tadi Pak Ketua sudah mencontohkan, kalau kita bicara kesehatan kan bisa jadi setiap hari atau beberapa kali kita mengalami sakit, demam, segala macam. Tapi kalau yang namanya risiko kecelakaan kerja atau risiko meninggal, itu kan kalau bisa kita hindari semua. Namun risiko itu tidak pilih-pilih, siapa pun bisa mengalaminya,” terang Wakil Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali Nusa Papua (Banuspa) Agus Theodorus Parulian Marpaung.
Untuk mengantisipasi hal itu, Agus menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah, dan legislatif, khususnya dalam memperketat pengawasan agar jangkauan program jaminan ini terus meluas.
Ia memaparkan, sepanjang Januari hingga Oktober, tercatat sekitar 134.000 pekerja ber-KTP Bali yang mengajukan klaim dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun.
Dana tersebut telah bergulir di tengah masyarakat Bali dan memberikan dampak ganda: jaminan perlindungan sekaligus penggerak roda ekonomi daerah.
“Karena di situ ada Jaminan Hari Tua, ada Jaminan Pensiun yang diterima secara tunai ataupun secara nominal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Kurang lebih itu,” imbuhnya.
Mengenai mekanisme penanganan kecelakaan kerja, terdapat tiga institusi yang saling bersinergi. Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jika kecelakaan terjadi di jalan raya, Jasa Raharja akan menjadi penjamin pertama dengan plafon pengobatan maksimal Rp20 juta.
Setelah batasan tersebut terpenuhi, penanganan selanjutnya baru dialihkan ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila korban terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan secara kronologis terbukti mengalami kecelakaan kerja, maka sisa biaya pengobatan otomatis ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, jika korban belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, penanganan setelah Jasa Raharja akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan.
“Ini sudah dikerjasamakan, jadi ketiga institusi ini memegang peran masing-masing. Nanti akan dilihat arahnya apakah setelah dari Jasa Raharja dilarikan ke BPJS
Ketenagakerjaan atau ke BPJS Kesehatan. Cuma gini, kalau kecelakaan tunggal, Jasa Raharjanya tidak aktif, tidak bisa digunakan. Jadi bisa langsung menggunakan BPJS Ketenagakerjaan kalau dia peserta Ketenagakerjaan dan terbukti kecelakaan kerja, itu langsung,” bebernya.
Adapun untuk BPJS Kesehatan, jika saat masuk UGD status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan korban belum dapat dipastikan, kedua institusi tersebut akan berkoordinasi untuk menentukan penjaminan.
Agus juga menekankan masih banyak masyarakat yang belum memahami luasnya ruang lingkup kecelakaan kerja. Jaminan ini mencakup seluruh aktivitas pekerja, mulai dari satu langkah keluar rumah menuju tempat kerja, selama beraktivitas, hingga kembali lagi ke rumah. Jika terjadi risiko dalam rentang waktu tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menjamin seluruh biaya pengobatan hingga penggantian penghasilan (gaji) selama pekerja menjalani perawatan.
“Semua biayanya akan ditanggung, unlimited (tidak terbatas) sesuai indikasi medis. Terus ada pengganti penghasilan ketika dia harus dirawat, karena program ini tidak ada di tempat lain.
Misalnya pekerja mengalami kecelakaan kerja lalu dirawat 3 hingga 6 bulan. Selama 6 bulan itu, penghasilan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan misalnya Rp1 juta per bulan akan diganti oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Kalau dirawat 6 bulan, berarti Rp1 juta dikali 6 bulan, jadi semua diganti,” tutur Agus.
Dengan demikian, pekerja yang sedang dirawat dan tidak mampu bekerja tetap bisa membawa pulang penghasilan untuk keluarga. Di samping itu, Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga terlindungi selama berangkat secara resmi atau prosedural. Mengenai klaim jaminan, seluruhnya bebas pajak, kecuali klaim JHT di atas Rp50 juta yang dikenakan pajak progresif. Namun, aturan pajak tersebut saat ini tengah diusulkan untuk dihapuskan.
“Jadi gini, yang waktu itu sempat dibahas isunya adalah JHT (Jaminan Hari Tua) yang di atas Rp50 juta dikenakan pajak progresif 1 sampai 5 persen.
Tapi itu hanya di atas Rp50 juta, dan memang sedang ada usulan ke Kemenkeu untuk dilakukan penghapusan,” beber Agus seraya menjelaskan bahwa pengenaan pajak tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menyatakan tidak setuju dengan pengenaan pajak pada pencairan Jaminan Hari Tua.
“Kalau itu dikenakan pajak, padahal mereka dalam kondisi sakit atau meninggal, tidak selayaknya dipungut pajak. Kalau regulasinya dibuat oleh pemerintah, maka regulasi itu harus ditinjau ulang. Harus bebas pajak (free pajak),” Sambung Suwirta.
Suwirta mendesak pembebasan pajak secara menyeluruh atas pencairan JHT, mengingat dana simpanan tersebut diperuntukkan bagi bekal hari tua masyarakat yang jumlahnya belum tentu mencukupi jika masih harus dipotong pajak***
Editor : M.Ridwan
Sumber : radarbali.id