BANGLI, Radar Bali.id – Rencana pemanfaatan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bangli sebagai lokasi penampungan sampah sementara bagi Denpasar dan Badung kian memanas.
Di tengah gelombang kritik pedas warganet, kini muncul dugaan adanya upaya penggalangan dukungan secara sistematis dari tingkat desa.
Isu ini mencuat menyusul beredarnya rekaman video yang mengungkapkan permintaan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, kepada para kepala desa.
Dalam rekaman dengan latar suasana rapat tersebut, Bupati diduga meminta desa-desa membuat pernyataan video berisi persetujuan atas pembuangan sampah dari dua kabupaten tetangga tersebut ke wilayah Bangli.
Dugaan ini semakin diperkuat dengan munculnya sejumlah video perangkat desa di media sosial yang menyatakan dukungan mereka secara seragam.
Namun, alih-alih meredam suasana, unggahan-unggahan tersebut justru banjir komentar negatif dari masyarakat yang tetap menolak wilayahnya dijadikan tempat pembuangan sampah luar daerah.
Bupati Enggan Berkomentar Soal Video
Saat dikonfirmasi pada Minggu (4/1/2026), Bupati Sedana Arta enggan membahas lebih jauh mengenai beredarnya rekaman instruksi pembuatan video dukungan tersebut. Ia memilih mengarahkan fokus pada teknis penanganan sampah secara umum.
”Masalah sampah boleh dengan Kadis DLH karena sudah dilakukan rapat,” jawabnya singkat, seolah menutup pintu pembahasan mengenai video yang viral tersebut.
Alasan Solidaritas Pariwisata Bali
Sebelumnya, Sedana Arta menegaskan bahwa kerja sama ini masih sebatas rencana dan belum mencapai tahap Perjanjian Kerja Sama (PKS). Meski demikian, pembahasan di tingkat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas kabupaten diakuinya telah berjalan.
Ia berdalih, pembukaan pintu bagi sampah Denpasar dan Badung didasari atas nama citra pariwisata Bali secara keseluruhan. Menurutnya, jika masalah sampah di pusat pariwisata berlarut-larut, dampak buruknya akan memukul ekonomi masyarakat Bali, termasuk Bangli.
”Tetapi saya melihat Denpasar dan Badung memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan sendiri sampahnya. Karena kalau bawa sampah ke Bangli, ongkosnya mahal. Harus menyewa truk, belum bahan bakarnya,” beber Sedana Arta.
Ia juga menekankan bahwa jika kerja sama ini terealisasi, Bangli tidak akan menggunakan APBD sendiri. Sebaliknya, ia menuntut kontribusi penuh dari daerah pengirim, mulai dari penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pengadaan alat berat yang saat ini jumlahnya terbatas di TPA Bangli.
Hingga berita ini diturunkan, pro-kontra di tengah masyarakat Bangli masih terus bergulir, terutama terkait transparansi dan dampak lingkungan jangka panjang bagi "Bumi Sejuk" tersebut. [*]
Editor : Hari Puspita