KINTAMANI, Radar Bali.id – Beban fiskal Pemerintah Daerah (Pemda) Bangli saat ini tengah menjadi perhatian serius. Nilai belanja pegawai Pemkab Bangli dilaporkan melonjak hingga menyentuh angka 36 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Koster Patok Belanja Daerah Rp 7,2 Triliun, Pangkas Anggaran Melali
Kondisi ini jelas-jelas menabrak batas maksimal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mematok belanja pegawai maksimal di angka 30 persen.
Baca Juga: Nah! Dampak Anggaran Terpangkas Efisiensi, CCTV Kominfo Bangli Ngadat hingga Tahun Depan
Untuk menekan persentase tersebut agar bisa kembali sehat, Pemkab Bangli kini memutar otak. Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar membeberkan bahwa strategi utama yang digenjot adalah memaksimalkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selama ini, sektor pariwisata dan pertanian konsisten menjadi tulang punggung penyumbang PAD terbesar di Bumi Sejuk.
”Kami sudah beberapa kali memformulasikan terkait bagaimana di tahun 2027 mendatang, belanja pegawai bisa di angka 30 persen. Mudah-mudahan bisa,” ujar Wabup Diar saat dikonfirmasi pada hari Senin, 29 Juni 2026.
Meskipun dihantui target ketat dari pusat, Diar memberikan garansi tegas bagi para pegawai di lingkungan Pemkab Bangli.
Jika dalam perjalannya struktur anggaran belum berhasil ditekan hingga 30 persen pada tahun 2027 nanti, ia memastikan tidak akan menempuh jalur ekstrem berupa pengurangan tenaga kerja.
”Kami di pemerintah daerah tentu akan mempertahankan teman-teman yang sudah menjadi abdi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ini tetap berjalan sesuai dengan aturan. Tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK), baik itu terhadap ASN maupun Non-ASN,” tegasnya.
Terkait bayang-bayang sanksi berat dari Jakarta, politisi asal Kintamani ini mengaku akan terus intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak memicu dilema di daerah. Apalagi sanksi dalam UU HKPD tergolong tidak main-main bagi daerah yang bandel melanggar batas hingga tahun 2027:
- Penundaan penyaluran dana transfer dari pusat.
- Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
- Pembatasan pengangkatan pegawai baru.
”Karena ini aturannya dari pusat dan sudah dikaji. Ketika kajiannya sudah ada, turunannya pasti akan lebih manusiawi jika kaitannya dengan pegawai-pegawai yang ada di daerah,” pungkas Diar. [*]
Editor : Hari Puspita