KINTAMANI, Radar Bali .id– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bangli dipastikan tidak melakukan pengadaan alat tes urine narkotika pada tahun ini.
Hal tersebut terjadi lantaran keterbatasan anggaran daerah yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.
Baca Juga: Jaga Integritas, Puluhan ASN Kemenag Klungkung Jalani Tes Urine Mendadak
Akibatnya, dalam beberapa tahun belakangan ini, Kesbangpol Bangli lebih mengutamakan tindakan preventif berupa sosialisasi secara masif, khususnya menyasar sekolah-sekolah demi menekan angka penyalahgunaan narkotika di gumi sejuk tersebut.
”Cuma baru disosialisasi saja. Terus terang, di Bangli belum ada BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten). Kami masih bergabung dengan Gianyar. Karena untuk membentuk BNNK, kami harus menyiapkan lahan dan kolaborasi pegawai sehingga akan membebani anggaran daerah. Sementara APBD kami kecil,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Bangli, I Ngurah Juli Adi Saputra saat ditemui di kantornya pada Selasa, 30 Juni 2026.
Lantaran keterbatasan anggaran tersebut, usulan alat tes urine narkotika yang diajukan setiap tahun belum bisa terealisasi hingga tahun ini. Pengadaan alat tes urine narkotika rencananya baru akan direalisasikan pada tahun 2027 mendatang. Ditargetkan, akan ada pengadaan sebanyak 100 alat tes urine di tahun tersebut.
”Setelah dilakukan sosialisasi, baru ke depan dilakukan tes urine. Rencananya mungkin 60 alat untuk dilakukan tes urine di sekolah-sekolah, sedangkan sisanya akan digunakan untuk melakukan tes urine terhadap ASN di lingkungan Pemkab Bangli,” ungkapnya.
Lebih lanjut diungkapkan, sosialisasi bahaya narkotika dilakukan ke sekolah-sekolah pada utamanya lantaran adanya indikasi peredaran narkotika yang menyasar warga sekolah. Informasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan bersama pihak kepolisian.
Selain menyasar sekolah, Kesbangpol juga membidik kawasan pariwisata. ”Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi di wilayah Songan. Industri pariwisata yang kian berkembang di sana, menurut kami ikut meningkatkan potensi peredaran narkotika. Artinya ruang, waktu, dan kesempatan di wilayah tersebut terbuka lebar,” ujarnya.[*]
Editor : Hari Puspita