NEGARA, Radar Bali.id - Mal pelayanan publik (MPP) Jembrana, masih belum selesai seratus persen. Selain penataan luar gedung yang masih belum rampung, penyediaan sarana pendukung di dalam gedung juga masih belum terlaksana.
Karana itu, MPP ditargetkan beroperasi pada bulan Agustus mendatang.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, pembangunan lanjutan MPP Jembrana anggaran berasal dari bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Bali.
Anggaran dibagi dua, untuk penataan luar sebesar Rp 2,6 miliar, sebagian lagi dengan nilai hampir sama untuk pengadaan saran pendukung di dalamnya, mulai komputer, meja kursi dan fasilitas pendukung lainnya. "Semestinya tahun 2023 lalu sudah selesai semua kalau tidak ada kendala anggaran," ujarnya.
Kendala proses pembangunan lanjutan MPP, pemerintah provinsi Bali mengalami defisit anggaran tahun 2023. Sehingga pembayaran pembangunan fisik ditunda pada tahun 2024, begitu juga dengan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukungnya juga ditunda.
"Pemenuhan kelengkapan menunggu uang transfer dari BKK provinsi. Karena pakai e katalog, maka uangnya harusnya ada begitu klik uangnya terbayarkan," ungkapnya.
Bupati berharap pada tahun 2024 ini sudah bisa dioperasionalkan. Targetnya pada bulan Agustus mendatang, saat HUT Kota Negara. "Saat ulang tahun ibu kota Negara, sudah bisa diresmikan," imbuhnya.
Bupati menjelaskan, MPP Jembrana ini nantinya akan melayani sejumlah fasilitas pelayanan publik. Selain itu, nantinya juga sebagai pusat program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) dan pusat infomasi bisnis yang meliputi mengenai pusat informasi investasi di Jembrana. "Jadi ada tiga, sekalian kita jadikan satu. Kemungkinan saya nanti akan lebih banyak ngantor di situ (MPP)," ujarnya.
MPP Jembrana akan didukung anggaran yang memadai, tenaga bidang infomasi teknologi (IT) yang mempuni, sehingga JSDDD bisa berjalan dengan baik sesuai perkembangan.
Sementara pembangunan berupa penataan luar gedung sejak September 2023 dengan anggaran Rp 2,6 hingga tahun 2024 ini belum selesai seratus persen. Bahkan hingga kemarin masih ada pengejaran penataan di luar gedung yang ada di Jalan Denpasar - Gilimanuk, Kelurahan Bale Bale Agung, Kecamatan Negara.
Pembangunan lanjutan MPP yang mangkrak sejak tahun 2019 ini, molor hingga tahun 2024 akibat dari pembayaran yang juga tertunda. Padahal target penyelesaian sesuai kontrak selesai pada 27 Desember 2023 lalu. [*]
Editor : Hari Puspita