DENPASAR, Radar Bali.id – Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa di Bali. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Bali secara tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan membatalkan wacana tersebut, menilai Soeharto tidak layak menyandang gelar kehormatan itu.
Wakil Kepala Bidang Politik, Agitasi, dan Propaganda DPD GMNI Bali, Made Gerry Gunawan, menegaskan bahwa rekam jejak kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto sarat dengan noda hitam yang tak bisa diabaikan.
“Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sama saja dengan melukai nurani rakyat dan mengkhianati sejarah bangsa,” tegas Gerry, dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).
Ia menyoroti tiga dosa utama rezim Orde Baru yang menjadi alasan penolakan:
- Pelanggaran HAM berat yang menelan ribuan korban jiwa.
- Pembungkaman demokrasi dan kebebasan berekspresi.
- Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela.
Pelecehan Gerakan Reformasi 1998
Gerry menambahkan, wacana ini secara langsung mencederai semangat dan tuntutan Reformasi 1998. Ia mengingatkan bahwa salah satu tuntutan utama gerakan mahasiswa saat itu adalah mengadili Soeharto beserta kroni-kroninya.
“Ketika hari ini justru muncul wacana menjadikannya pahlawan, itu artinya negara sedang menghina perjuangan rakyat yang telah menumbangkan rezim tirani. Kami marah, apa pertimbangan pemerintah melanjutkan wacana ini. Sungguh miris,” lanjutnya, mempertanyakan prioritas pemerintah.
GMNI Bali melihat upaya pemberian gelar ini sebagai langkah sistematis untuk mengaburkan kesadaran generasi muda terhadap masa kelam Orde Baru.
Mantan Ketua BEM FH Udayana ini berpendapat bahwa figur yang lebih pantas menerima gelar pahlawan adalah pejuang-pejuang atau aktivis-aktivis yang gugur di tangan Orde Baru saat berjuang menumbangkan rezim.
“Seharunya yang lebih tepat dijadikan pahlawan adalah aktivis yang dulu gugur. Bukan malah menjadikan aktor utama Orde Baru yang dibenci rakyat untuk dijadikan pahlawan. Saya kira, kalau sampai terjadi, negara sudah sakit,” tutupnya dengan nada keras.
DPD GMNI Bali menyerukan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menentukan figur Pahlawan Nasional, yang seharusnya diberikan kepada tokoh yang memperjuangkan keadilan sosial, demokrasi, dan kemanusiaan.[*]
Editor : Hari Puspita