Pengurus cabang olahraga yang bersedia lantang bicara adalah Gede Sedana Sanjaya. Pria yang pengurus cabang olahraga wushu itu menilai wacana pemangkasan hibah bagi KONI akan berdampak sistemik. Pertama berdampak pada hitung-hitungan pembagian bonus atlet, dan kedua berdampak pada proses pembinaan di cabang olahraga.
Menurutnya pemangkasan bonus atlet akan mengulang cerita lama yang pernah terjadi. Buleleng hanya akan susah payah membina atlet. Namun saat Porprov tiba, atlet akan lompat pagar ke daerah lain.
“Kejadian Porprov jaman dulu kan seperti itu. Kita susah payah membina, tapi begitu sudah mau jadi, akhirnya direkrut daerah lain. Karena mereka difasilitasi untuk ikut kejuaraan, selain itu bonusnya juga besar,” kata pria yang juga Ketua Harian Wushu Kabupaten Buleleng.
Ia meyakini dampak pemangkasan hibah KONI akan berdampak pada dua hal. Yakni, bonus atlet dan dana pembinaan cabang olahraga. Menurutnya dana pembinaan dibutuhkan cabang olahraga untuk menggelar kejuaraan dan partisipasi kejuaraan. Pemangkasan hibah itu juga dinilai bertolak belakang dengan ide sport tourism yang sempat dilontarkan pemerintah.
“Atlet kan bukan hanya latihan. Butuh partisipasi di kejuaraan juga. Kami juga menggelar kejuaraan kan ada dampak perputaran ekonomi. Dari daerah lain ikut, hotel akhirnya terisi. Kalau dana olahraga dipangkas, ya bohong itu pernyataan yang bilang mau menghidupkan sport tourism,” imbuhnya.
Lantas apa solusinya? Ia mengusulkan agar pemerintah memangkas dana hibah dan bansos anggota DPRD Buleleng. “Semestinya bansos anggota dewan yang dipangkas, itu baru benar. Atlet ini kan sudah susah payah berjuang membela daerah. Kalau tidak pernah membina atlet dan jadi pengurus cabang olahraga, ya nggak akan ngerti,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pemangkasan bonus bagi atlet yang membela Kontingen Buleleng pada Porprov Bali XV Tahun 2022 mencuat. Kabar itu muncul setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng melakukan pembahasan APBD Tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, Anggota Banggar DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa mengusulkan agar pemerintah memangkas anggaran hibah instansi vertikal. Salah satunya hibah untuk KONI Buleleng. Ia menyebut anggaran hibah bagi instansi vertikal terlalu besar, sementara daerah sedang membutuhkan anggaran untuk program lainnya.
Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pun menyetujui usulan tersebut. Menurutnya dari usulan hibah sebesar Rp 17,9 miliar, Pemkab Buleleng hanya menyetujui sebesar Rp 10 miliar saja. Lihadnyana mengklaim angka tersebut sudah mempertimbangkan bonus atlet.
Angka tersebut berpotensi berdampak pada bonus atlet. Sebab dari tahun ke tahun, bonus atlet dipasang lewat dana hibah KONI. Pada tahun 2020 lalu saja, bonus yang digelontorkan pada para atlet mencapai Rp 7,05 miliar. Bila angka hibah KONI sebesar Rp 10 miliar sudah termasuk bonus, praktis hanya tersisa anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk operasional rutin KONI Buleleng, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kejuaraan. (eps)
Editor : Donny Tabelak