Kewajiban pembentukan Tim Sira itu tertuang dalam draft rancangan peraturan desa yang disiapkan Dinas Pertanian Buleleng. Dalam draft itu, Tim Sira akan terdiri dari pemuda dan perangkat desa setempat. Tim memiliki sejumlah tugas. Mulai dari sosialisasi pencegahan rabies, pendataan anjing yang dipelihara maupun yang diliarkan, penyisiran anjing diduga rabies, membantu vaksinasi, termasuk melakukan tindakan apabila terjadi kasus gigitan di desa tersebut.
Kepala Dinas Pertanian Buleleng I Made Sumiarta mengungkapkan, pihaknya terus menyusun strategi penanggulangan rabies. Selain vaksinasi, terkini pihaknya juga mendorong desa dinas membentuk perdes, sementara desa adat membuat perarem.
Aturan perdes akan mengatur tata cara pemeliharaan anjing serta sanksi administrative. Sementara perarem akan mengatur sanksi adat, baik itu berupa denda maupun kewajiban upacara.
“Perdes itu hanya bisa mengatur sanksi administratif saja. Kalau denda atau sanksi adat lainnya, itu bisa dalam perarem. Seperti di Bengkala kan seperti itu. Ada perdes dan perarem, keduanya berjalan harmonis, sehingga kasus rabies juga bisa ditekan,” kata Sumiarta saat ditemui di Gedung Kesenian Gde Manik kemarin.
Dalam hal vaksinasi, pihaknya telah berusaha melakukan upaya agar capaian vaksinasi bisa optimal. Sumiarta mengklaim kini vaksinasi pada hewan penyebar rabies telah menyentuh angka 75 persen. Khusus anjing liar, pemerintah menyiapkan proses vaksinasi dengan strategi tulup.
“Kalau anjing liar lihat orang bawa jaring, itu pasti kabur. Selain itu tim vaksinasi juga sulit mengejarnya. Setelah kami evaluasi, vaksinasi dengan sistem tulup lebih efektif,” katanya.
Selain itu pada tahun 2023 mendatang, pihaknya juga akan menyiapkan langkah sterilisasi pada hewan. Namun sterilisasi akan dilakukan pada daerah-daerah tertentu saja. Sebab biaya untuk melakukan sterilisasi cukup besar.
Sementara itu Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan penanggulangan rabies menjadi perhatian khusus. Menurutnya Buleleng akan terkenal hanya karena berprestasi, atau tidak becus melaksanakan program. Dalam hal rabies misalnya, Kementerian Kesehatan bahkan harus turun tangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di Buleleng.
Menurutnya penanganan rabies tak bisa dibereskan Dinas Pertanian dan dinas Kesehatan semata. “Harus gunakan kekuatan sosial, yaitu desa dinas dan desa adat. Tanpa itu, rabies tidak bisa kita tangani secara tuntas. Kalau hanya mengandalkan Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, di desa satu belum selesai, nanti sudah muncul lagi di desa lain,” kata Lihadnyana pada acara Refleksi Akhir Tahun kemarin.
Asal tahu saja, Buleleng kini dalam kondisi darurat rabies. Pemerintah sendiri hingga kini enggan menetapkan status Kasus Luar Biasa (KLB) rabies, karena dikhawatirkan berdampak pada ekonomi dan pariwisata. Padahal sepanjang tahun ini, sudah ada 13 orang warga Buleleng yang meninggal karena rabies. Bandingkan saja dengan tahun 2021 lalu, hanya ada satu orang saja yang meninggal karena penyakit yang sama. (eps/rid) Editor : M.Ridwan