SUKASADA,radarbali.id - Warga di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, meminta agar kerusakan lingkungan yang timbul akibat pembangunan shortcut Jalan Raya Singaraja-Mengwitani titik 7-8, segera dituntaskan. Hingga kini warga masih menunggu itikad baik pelaksana proyek, akibat dampak lingkungan yang muncul.
Saat ini di Desa Gitgit, khususnya di Banjar Dinas Pererenan Bunut, muncul masalah lingkungan. Lahan perkebunan warga rusak, karena ditimbun tanah disposal yang muncul akibat proyek shortcut. Puluhan are kebun cengkih dan kopi disebut rusak.
Tak hanya itu aliran di Pangkung Dalem, Desa Gitgit juga tertimbun material. Sehingga air tak leluas mengalir. Dampaknya ruas Jalan Pangkung Dalem-Wanagiri selalu kebanjiran saat hujan turun. Upaya penanganan dengan membuat gorong-gorong pun tak membuahkan hasil, karena gorong-gorong kerap tertutup lumpur.
Salah seorang warga, Nyoman Adiana mengaku lahannya sudah lama tertimbun material tanah akibat shortcut. Akibatnya sepuluh batang pohon cengkih dan puluhan batang pohon kopi meranggas mati. Selain itu tanah seluas kurang lebih lima are, tidak produktif lagi karena tertimbun lumpur.
Konon kontraktor pelaksana proyek siap menata lahan tersebut. Sekaligus membuat jalur air di Pangkung Dalem. Sehingga air lebih lancar mengalir ke hilir. “Mudah-mudahan kontraktor itu menepati janjinya. Saya ketemu dua minggu lalu, katanya minggu-minggu ini akan digarap. Kalau tidak ditepati, sampai kemana pun akan kami kejar,” ujar Adiana saat ditemui di Kantor Perbekel Gitgit, kemarin (13/2/2023).
Adiana sendiri mengaku pernah mendapat kompensasi sebanyak Rp 10 juta dari pelaksana proyek, atas kerusakan lahan yang terjadi di kebunnya. Namun ia menyebut kompensasi itu tidak sebanding dengan dampak yang dialami. Sebab ia harus mengolah kebun dari awal. Butuh waktu bertahun-tahun hingga tanaman menjadi produktif.
“Lebih baik saya tidak dapat kompensasi. Mengolah kebun cengkih dari awal sampai bisa berbunga, itu butuh waktu tujuh tahun. Padahal setahun itu dari satu pohon saya bisa dapat 15 kilogram cengkih,” ungkapnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Jawa Timur-Bali, I Made Gede Widhiyasa yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, proses pembuangan tanah disposal itu sudah mengacu dokumen analisis dampak lingkungan. Namun ada faktor cuaca yang di luar prediksi. Hujan yang cukup ekstrem pada akhir tahun 2022 lalu, mengakibatkan tanah disposal menutupi kebun-kebun warga.
“Aliran air saat curah hujan tinggi itu sulit dikendalikan. Kami sudah koordinasi dengan kepala desa terkait keluhan-keluhan itu. Kami siap akomodasi. Karena yang merasakan dampak (kerusakan lingukungan) langsung itu warga di sekitar sini juga,” kata Widhiyasa.
Ia berjanji akan memantau kondisi kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu pelaksana proyek juga punya komitmen menangani dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
“Dari penyedia juga siap menangani kalau masih ada dampak (lingkungan) yang kurang tertangani. Kami jamin mereka siap, karena kontraktor juga terikat pemeliharaan ruas jalan baru ini sampai dua tahun kedepan,” demikian Widhiyasa. (eps/rid)
Editor : M.Ridwan