SINGARAJA, Radar Bali.id- Wacana pembangunan bandara baru di Buleleng kembali mencuat. Terutama menjelang ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Jadi komoditas isu politik.
Puri-puri sejebag Bali belum lama ini membawa pusaka mereka ke Pura Puseh Agung Penegil Dharma di Desa Kubutambahan, Buleleng. Lokasi itu sengaja dipilih, karena beberapa tahun lalu mantan Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, pernah melakukan pakelem di dekat pura tersebut.
Pihak puri sengaja membawa pusaka-pusaka mereka. Konon pusaka-pusaka itu sengaja dihadirkan sebagai bentuk groundbreaking secara niskala terhadap pembangunan bandara.
Isu pembangunan bandara itu pun turut dikomentari mantan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat berkunjung ke Buleleng, Selasa (4/6/2024).
Dalam kunjungan itu Koster memberikan kuliah umum dengan tema Gen-Z Penerus Masa Depan Bali di hadapan mahasiswa STAHN Mpu Kuturan.
Koster mengungkapkan, pembangunan bandara baru di Bali memang sejak awal didesain di Bali Utara. Entah itu di Buleleng bagian barat maupun di Buleleng bagian timur. Tadinya Pemprov Bali berencana memanfaatkan tanah milik Desa Adat Kubutambahan seluas 370 hektare. Namun rencana itu dibatalkan karena tanah milik desa adat bermasalah.
“Desa adat ada kontrak dengan pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga ini menjadikan jaminan pinjaman bank di dalam negeri dan lembaga pinjaman di luar negeri. Jadi tidak bisa dipakai karena ada keterkaitan dengan pihak lain,” ujar Koster di Gedung Kesenian Gde Manik.
Sementara di Buleleng Barat, tersedia tanah seluas 150 hektare di wilayah Desa Sumberklampok.
Namun jumlah tersebut masih kurang, sebab pembangunan bandara baru memerlukan lahan setidaknya seluas 310 hektare. “Kalau dicari kekurangannya lagi 160 ha, sebenarnya bisa lah,” kata Koster.
Hanya saja untuk menjadikan bandara itu berfungsi, perlu dibangun infrastruktur pendukung yang menghubungkan Buleleng dengan kabupaten lain. Seperti Denpasar, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, maupun Jembrana.
Apabila hanya mengandalkan infrastruktur jalan raya yang ada, ia yakin bandara Buleleng akan sepi seperti Bandara Kertajati Bandung.
Menurutnya sebelum membangun bandara, pemerintah sebaiknya memperhitungkan akses transportasi. Entah itu melalui jalan tol atau kereta api. Koster sendiri lebih condong pada pembangunan jalur kereta api. Karena lahan yang diperlukan lebih sedikit.
Hanya saja proses membangun infrastruktur pendukung itu akan memakan waktu cukup panjang. Ia menyebut untuk proses studi kelayakan saja memakan waktu paling cepat selama setahun.
Setelah studi kelayakan, pemerintah perlu melakukan proses pembebasan lahan yang paling cepat dilakukan selama 2 tahun. Selanjutnya baru melakukan proses konstruksi. Untuk proses konstruksi, Koster memprediksi perlu waktu paling cepat selama 3 tahun.
“Kalau bisa 3 tahun, saya rasa itu sudah sangat progresif. Shortcut saja, sudah 3 tahun belums elesai. Apalagi kalau jalan tol atau kereta api. Karena medannya akan sangat sulit,” kata Koster.
Dengan hitung-hitungan tersebut, Koster yakin pembangunan bandara di Buleleng tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengklaim mendukung pembangunan bandara di Buleleng. Namun pemerintah harus memastikan akses transportasi sebelum membangun bandara.
“Kalau dihitung, dari proses studi sampai konstruksi selesai, berarti 6 tahun. Setelah itu terwujud, baru dibangun bandara. Kalau belum ada aksesnya, jangan harap,” tandas Koster. [*]
Editor : Hari Puspita