Ketua DPRD Buleleng Sampaikan Kritik Pedas Jajaran Pejabat Pemkab Sering Turun Lapangan: Pemimpin Harus Terpanggil!

Francelino Junior • Dipublikasikan Senin, 10 Agustus 2026 | 11:58 WIB
SAMPAIKAN KRITIK PEDAS : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya.(francelino junior)
SAMPAIKAN KRITIK PEDAS : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya.(francelino junior)

SINGARAJA, Radar Bali,id – Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk lebih sering turun ke lapangan guna melihat langsung kondisi masyarakat di bawah. Menurutnya, seorang pejabat publik sudah sepatutnya hadir atas kesadaran diri sendiri.

Baca Juga: Banyak Jalan Rusak, Satu Periode Tak Cukup untuk Perbaikan, DPRD Buleleng Dorong Kepala Daerah  Lobi Pusat dan Cari Sponsor

”Pemimpin sudah seharusnya datang karena terpanggil, bukan karena dipanggil,” tegas Ngurah Arya saat ditemui Jawa Pos Radar Bali, Minggu (9/8/2026).

Pernyataan ini ia lontarkan usai melihat langsung kondisi di lapangan saat melintasi empat desa di Kecamatan Gerokgak, yakni Desa Tinga-tinga, Pengulon, Patas, hingga Gerokgak. Wilayah tersebut dilalui rombongan Forkopimda Buleleng dengan mengendarai sepeda motor.

Kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan berbatu bahkan sempat membahayakan rombongan. Ban sepeda motor yang dikendarai Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra sempat ngelengsot (terpeleset). Beruntung, Bupati tidak sampai terjatuh ke jalanan.

”Kalau motor tidak bisa kencang jalannya karena jalan rusak, siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan ini? Maka sambil jalan, sama-sama menjawab dan mengkomunikasikannya,” ujarnya pada Minggu (9/8/2026) siang Wita.

Ia melanjutkan, dengan turun langsung ke lapangan, Forkopimda setidaknya dapat menyerap realita yang terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari ketimpangan kondisi lahan—ada yang kering dan ada yang hijau—hingga kawasan hutan yang tampak gundul.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kelangkaan air bersih yang dialami warga di daerah-daerah tersebut dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Ngurah Arya menekankan bahwa penyelesaian masalah publik tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif satu atau dua orang semata.

Pemerintah daerah diminta bergerak cepat menjawab keluh kesah warga. Sebab, masyarakat saat ini cenderung memilih diam, namun dalam hati kecilnya sangat berharap ada aksi nyata dari jajaran pembuat kebijakan.

”Seharusnya, masyarakat tidak menengadahkan tangan, tidak lagi memanggil pemimpinnya. Tetapi pemimpin yang harus merasa terpanggil untuk berbuat,” pungkasnya. [*]

Editor : Hari Puspita
Sumber : Radar Bali
aspirasi rakyat infrastruktur pemkab buleleng dprd buleleng jalan rusak