SINGARAJA, Radar Bali.id – Pemkab Buleleng bergerak cepat mengatasi kekosongan pos pegawai di lingkup pemerintah daerah.
Baca Juga: Skema Gaji ASN dari BPD Pindah ke Himbara Ancam Fiskal Daerah
Tahun ini, Pemkab Buleleng resmi mengusulkan penambahan sebanyak 400 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pemerintah pusat demi menutupi keterbatasan tenaga operasional maupun fungsional.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, 61, mengungkapkan bahwa usulan ratusan formasi tersebut mencakup seluruh sektor kebutuhan, mulai dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, hingga pejabat fungsional. Usulan ini nantinya disebar untuk memperkuat pelayanan di tingkat kelurahan hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buleleng.
”Untuk tahun ini kami sudah mengusulkan. Nanti berapa kuota yang dialokasikan, tentu tergantung dari pemerintah pusat,” ujar I Nyoman Sutjidra, Sabtu (3/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini tak menampik jika Buleleng saat ini masih sangat kekurangan SDM, khususnya lulusan pamong praja. Keterbatasan kuota penerimaan dari pusat berbanding terbalik dengan tingginya angka pegawai yang memasuki masa purna tugas setiap tahunnya.
”Kami masih sangat kurang untuk tenaga-tenaga seperti lulusan IPDN. Karena banyak pegawai yang sudah pensiun, kami kesulitan untuk mengangkat sekarang karena pengangkatan itu kuotanya terbatas sekali,” jelasnya.
Meski demikian, amunisi baru tetap mengalir. Pada Jumat, 2 Oktober 2026 sore, Pemkab Buleleng resmi menerima tambahan 7 ASN baru. Formasi tersebut terbagi atas lulusan IPDN formasi 2025 serta pejabat fungsional ahli utama yang mengisi posisi dokter dan pengawas sekolah.
Kehadiran para ASN baru ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah (agile) dan responsif hingga ke tingkat desa. Selain itu, mereka dituntut mampu menjawab tantangan isu kesehatan prioritas sekaligus mendongkrak indeks literasi dan numerasi generasi muda di Buleleng. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali