Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia masih menyisakan warga dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah untuk menolkan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Berikut petikan wawancara Jawa Pos Radar Bali bersama pengamat ekonomi, Prof. Dr. IB Raka Suardana dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas).
Bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi Bali di tahun 2023 ini?
Perekonomian di Bali sudah mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Data menyebut, sektor tersier (jasa) tumbuh 68 persen dibanding sektor sekunder dan primer. Dari 68 persen itu, 54 persennya dari sektor pariwisata.
BPS menyebutkan ekonomi Bali selama periode triwulan II-2023 tumbuh sebesar 6,96 persen, apakah ini menjadi angin segar bagi Bali?
Ini sangat menjadi angin segar. Saat ini perekonomian di Bali didominasi oleh pariwisata. Tidak hanya insan pariwisata yang mendapatkan keuntungan, tetapi petani di desa juga kecipratan. Buah mereka laku, sayur mereka laku dan sebagainya.
Apakah optimistis perekonomian Bali terus bisa tumbuh positif?
Sangat optimistis dengan melihat situasi yang berkembang saat ini.
Kebijakan apa yang mesti dilakukan pemerintah atau stakeholder terkait agar perekonomian Bali terus berangsur pulih?
Harus dijaga kenyamanan wisatawan. Bali ini sudah terasa “pengap”. Kemacetan di mana-mana. Itu bisa mengganggu. Canggu contohnya. Itu harus ada solusi. Seperti pembatasan jumlah kendaraan di Bali.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif, Pj Gubernur Bali juga menarget untuk menolkan angka kemiskinan ekstrem, bagaimana anda melihat itu?
Saya kebetulan yang meneliti ini. Yang tertinggi (kemiskinan ekstrem) itu di Gianyar dan Karangasem yang angkanya di atas satu persen. Menolkan kemiskinan ekstrem itu tidak hanya di Bali. Itu target Presiden Jokowi. Kemiskinan ekstrem di Indonesia harus nol persen.
Apakah optimistis dengan kondisi ekonomi sekarang angka kemiskinan ekstrem di Bali bisa dinolkan?
Bisa, asalkan seluruh stakeholder ikut berlomba-lomba untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Bali.
Ada saran atau kiat-kiat yang mesti dilakukan pemerintah untuk percepatan penanganan angka kemiskinan ekstrem? Misalnya?
Pihak Desa Adat, BUDPA, LPD hingga perusahaan-perusahaan yang di Bali dapat menggunakan CSR (Corporate Social Responsibility)-nya. Selama ini, CSR yang jumlahnya mIliaran rupiah itu untuk lingkungan sekitar saja. Seharusnya juga bisa digunakan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem melalui Perda CSR. Contoh nyatanya ada di Buleleng. Dulu Buleleng angka kemiskinan ekstrem cukup tinggi. Kemudian pimpinan pejabat di Buleleng mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang ada di Buleleng untuk memberikan bantuan ke warga yang layak dengan memberikan kebutuhan sehari-hari. Seperti sembako dan lainnya. Terbukti, angka kemiskinan Buleleng sekarang turun drastis. (i wayan widyantara/editor : made dwija putra)
Editor : Hari Puspita