Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

PPKM di Bali Jadi Lelucon, Sosiolog Unud Bilang Itu Bentuk Protes

Yoyo Raharyo • Kamis, 8 Juli 2021 | 19:22 WIB
ppkm-di-bali-jadi-lelucon-sosiolog-unud-bilang-itu-bentuk-protes
ppkm-di-bali-jadi-lelucon-sosiolog-unud-bilang-itu-bentuk-protes

DENPASAR - Pemerintah sering sekali menggonta-ganti istilah penanganan virus Covid-19. Mulai dari PSBB, PPKM Mikro hingga Darurat. Saking seringnya diganti, netizen pun kreatif untuk memberikan sindiran.



 


Salah satunya adalah dengan mengubah kepanjangan dari PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Ruang gerak memang dibatasi, namun masyarakat pun tetap kreatif memberikan kritikan.


 


Misalnya, PPKM itu kepanjangan dari "Pak Presiden Kapan Mundur" justru berseliweran di jagat media sosial hingga sempat trending di Twitter beberapa hari belakangan ini.


 


Ada pula singkat yang bikin ngakak. Seperti di Instagram @aboutsragen yang menulis PPKM itu "Pernah Perhatian Kemudian Meninggalkannya". Ada juga yang memberi kepanjangan Perut Perih Kuangan (Bali: Kekurangan) Makan, Para Pedagang Kembali Makenta (tidak makan), Pelan-Pelan Kami Mati, dan masih banyak lagi lainnya yang bikin kita tertawa hingga nyesek.


 


Menanggapi fenomena ini, Sosilog dari Universitas Udayana, Gede Kamajaya menilai fenomena ini merupakan hal wajar dan sah berkembang di tengah kondisi masyarakat yang sedang lemah.


 


"Sah sah saja. singkatan tidak hanya lucu dibuat oleh publik, tapi juga kritis sekaligus menggambarkan keadaan mereka. Ini bisa jadi juga bentuk protes dan keluh kesah publik pada kondisi yang mengimpit mereka," ujar Kamajaya pada Kamis (8/7/2021).


 


Keluh kesah hingga sebagai bentuk protes ini juga tak lepas dari data yang simpang siur dan banjir informasi di era post truth (pasca-kebenaran) ini. Sehingga, menurut Kamajaya, hal ini menambah kebingungan publik pada situasi yang ada.


 


"Penerapan aturan yang kadang kacau makin membuat publik putus asa dan dilematis. Sehingga muncul respons publik macam-macam, mulai dari memplesetkan aturan, memplesetkan istilah, hingga penolakan pada aturan," sebutnya.


 


Apakah ini dapat disebut aksi warga? Jika iya, dulu sebelum medsos berkembang, adakah bentuk aksi serupa?


 


"Iya ini respons dan aksi warga atas situasi yang ada sekarang. Ada, semisal bentuk protes mereka dibuat dalam bentuk mural, atau kirtik di ruang-ruang publik," jawabnya 


 


"Nah, kehadiran medsos mempermudah mereka menyampaikan kondisi itu hari ini. Apa yang muncul di medsos hari ini lebih cepat diakses dan mudah tersebar tentunya," pungkasnya.

Editor : Yoyo Raharyo
#ppkm