DENPASAR, radarbali.id - Pelabuhan Sanur yang baru setahun beroperasi membawa perubahan signifikan pada pertumbuhan pariwisata. Namun, di lain sisi juga menjadi pemicu kemacetan sekitar pelabuhan. Pemerintah provinsi Bali berencana membangun jalan bypass untuk memecah penumpukkan kendaraan.
Dikonfirmasi dengan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda mengatakan ada perencanaan jangka panjang membangun jalan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Ngurah Rai. Tahapan saat ini masih feasibility study (FS).
Dikatakan saat ini diupayakan mengenai lahan. Pemerintah akan mengajak para pemilik lahan dengan pola kerja sama menata di kawasan sekitar sehingga terintegrasi dengan parkir yang juga sebagai kawasan pendukung usaha kecil menengah (UKM) maupun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
"Diperkirakan FS selesai Oktober itu menelan anggaran Rp 245 juta," ucap Nusakti.
Sementara itu, diwawancarai terpisah dengan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyatakan, pembangunan jalan panjangnya ekitar 3 kilometer. Kemungkinan kalau jangka pendek alurnya muter dari Pelabuhan Sanur. Jika memilih jangka menengahnya lewat Padang Galak dan jangka panjangnya lewat Jalan Prof Ida Bagus Mantra.
"Beliau (Pj Gubernur Bali) berpikir jangka pendek, menengah dan panjang," urai Jaya Negara.
Sesuai regulasi Pelabuhan Sanur seharusnya dikelola pemerintah kota Denpasar. Karena saat ini masih masa pemeliharaan sehingga Jaya Negara memaklumi pemerintah pusat yang menangani. Jaya Negara mengakui selalu mendapat keluhan kemacetan dan banyak yang menyalahkan karena salah kelola pada pelabuhan.
Tetapi di satu sisi tidak bisa menyalahkan karena pelabuhan ini berdampak signifikan bagi kunjungan wisatawan.
"Kami sebenarnya kalau dibilang dirugikan tidak boleh karena manfaat Pelabuhan Sanur ini besar sekali untuk kenaikan pariwisata itu juga kami berterima kasih sekali. Harapan kami pemerintah pusat mengambil kebijaksanaan yang berdasarkan regulasi tentang pengelolaan," tuturnya.
Jaya Negara tidak mempermasalahkan siapa yang mengelola asalkan sesuai regulasi. Ia menyinggung pemerintah kota Denpasar juga berkontribusi dalam pembangunan pelabuhan dengan memberikan lahan milik Pemerintah Kota Denpasar seluas 74 are untuk Pelabuhan Sanur.
'Kami serahkan lahan agar pelabuhan itu bisa berjalan dengan baik. Harapan itu bisa dipertimbangkan juga. Idealnya pembangunan itu menghidupkan yang kecil dan saling berbagi itu sih intinya, "harapnya.
Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sudah berpesan kepada kepala Staf Presiden Moeldoko mengunjungi Pelabuhan Sanur supaya pembangunan Pelabuhan Sanur berdampak kepada provinsi dan Kota Denpasar maupun desa adat.***
Editor : M.Ridwan