DENPASAR, radarbali.id - Pasca penyerangan Markas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan rapat bersama dengan Jro Bendesa Adat setempat, Kepala Desa Sanur Kauh, Kelian Adat Tanjung, hingga pecalang, kemarin (28/11) di Kantor Walikota Denpasar.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara ungkap pihaknya menerima laporan dan harapan dari masyarakat agar kawasan Danau Tempe bersih dari praktek-praktek prostitusi.
"Berdasarkan itulah kami melakukan tindakan dan sekarang itu kasusnya menjadi dua. Artinya, ada penganiayaan dari pihak-pihak dan itu sudah kami laporkan ke polisi dan tadi sudah disampaikan langsung, dari Pak Ketua Pengadilan malah meminta agar ini benar-benar ditangani serius dan dikenakan sanksi yang cukup berat karena ini menyerang petugas," ujarnya.
Pihaknya pun akan kembali melaksanakan tim gabungan yang akan turun yang melibatkan Sipandu Beradat, Kasatpol PP, Dandim, Polisi, Linmas Desa, hingga Pecalang Desa Adat untuk turun melakukan penertiban.
"Apakah tempat itu masih dilaksanakan praktek-praktek seperti itu. Kalau memang cafe kami tidak ada melarang dan sejauh itu memang untuk menghidupkan pencarian masyarakat. Karena yang kami lakukan ini karena sering terjadi gangguan keamanan di sana, tadi saya malah dapat laporan sekitar sebulan terjadi pembunuhan juga di sana," sambungnya.
Setelah rapat bersama Pemkot, Satpol PP Denpasar nantinya akan rapat lagi secara detail agar dalam dua hari ke depan turun bersama melakukan penertiban. Termasuk akan mendata semua cafe yang ada di sana.
Adapun penertibannya akan lebih fokus untuk mengecek apa saja kegiatan-kegiatan di sana. Terlebih hal ini juga menyangkut anak-anak muda.
"Kekhawatiran kami di sini banyak dampaknya, katanya banyak anak-anak muda yang kesana. Itu dampaknya luas dan itu yang kami khawatirkan," bebernya.
Disinggung soal CCTV yang rusak di lokasi, ia membenarkan bahwa kebetulan CCTV ada kerusakan. Kantor Satpol PP Denpasar pun memang direncanakan rehab tahun ini dengan dibongkar.
Baca Juga: Bali United vs Stallion Laguna FC: Wajib Menang di Laga Krusial, Cek Prediksi Susunan Pemain!
Terkait rencana penataan kembali, Jaya Negara akan mendengarkan lagi masukan dari masyarkat. Karena yang memiliki lahan di sana adalah masyarakat setempat. Begitupun ketika disinggung dugaan oknum pecalang dan TNI yang terlibat, ia mengaku belum mendapatkan laporan sejauh itu.
Lebih lanjut, Walikota Denpasar hingga Ketua DPRD Denpasar juga telah mengunjungi korban yang mengalami luka di bagian pelipus.
"Memang di pelipis atas sedikit dijarit, bagian kuping agak bengkak sedikit. Namun saya lihat dia sudah tidak pusing lagi dan sudah di-scan kepalanya dan normal. Dia sudah bisa makan tapi perlu pemulihan karena jaritnya diatas pelipis. Perlu ada penanganan takutnya ada infeksi lagi," kata Jaya Negara.
Bantuan kepada korban telah disalurkan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang ditanggung Wangaya. Selain itu, Pemkot Denpasar juga memperjuangkan BPJS Ketenagakerjaan dan dari koperasi membantu senilai Rp2,5 juta untuk biaya jaga istri korban.
Peristiwa ini juga menjadi perhatian Satpol PP Provinsi Bali. Kepala Satpol PP, Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi ungkap pihaknya telah memberikan dukungan penguatan kepada jajaran di kabupaten/kota.
Karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Satpol PP kabupaten/kota itu pasti berdasarkan aturan dan ketentuan. Sehingga tidak mungkin jajarannya melaksanakan tugas abal-abal.
"Hal-hal seperti ini sangat kami sayangkan dilakukan penyerangan ke instansi pemerintah. Itu sama halnya sudah kiriminal apalagi sampai ada korban cidera karena perilaku sekelompok masyarakat yang keberatan dengan adanya tindakan di Jalan Danau Tempe," ungkapnya.
Ia juga berharap agar kepolisian bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas dan diproses secara hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak semena-mena untuk melakukan tindakan anarkis.
"Artinya ini harus kita laksanakan penertiban kalau memang targetnya dititipkan karena itu juga berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada kegiatan sekelompok di lokasi sana yang meresahkan lingkungan.
Pihaknya juga belum mengetahui kebenaran dugaan keterlibatan ormas maupun oknum TNI dan menyerahkannya pada kepolisian.
"Itu saya belum tahu kebenarannya. Kami serahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Soal dugaan ormas, saya juga belum. Saya kira itu sudah menjadi ranah kepolisian untuk melakukan tindak lanjut sampai dengan memastikan siapa-siapa saja pelakunya. Bagaimana proses nanti di kepolisian," kata Rai Dharmadi.***
Editor : M.Ridwan