DENPASAR, Radarbali.id - Paslon Pilwali Kota Denpasar Nomor Urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra-I Nengah Yasa Adi Susanto (Ambara-Adi) telah menjabarkan jawabannya atas pertanyaan panelis dalam Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2024 pada Sabtu (19/10) di Hotel Prama Sanur. Debat mengusung tema ”Dinamika dan Tantangan Kota Denpasar Menuju Smart City”.
Pertama yakni terkait dengan pendidikan, Ambara ungkap akan memberikan keadilan pada sekolah swasta berupa pemberian subsidi. ”Kami akan memberikan subsidi kepada sekolah swasta dan kami memperhatikan kualitas. Sehingga tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta,” paparnya.
Begitupun dengan sekolah negeri, nantinya komite tidak akan diizinkan untuk memungut uang sekolah. Dalam rangka meningkatkan prestasi juga akan lebih sering diadakan event maupun lomba berstandar nasional hingga internasional, serta pemberian reward dalam bentuk finansial.
Kemudian terkait kemacetan, pasangan ABDI Denpasar ini menyampaikan selalu ingin mengadakan pembaharuan dengan konsep smart city. ”Di mana transportasi publik itu penting sekali untuk mengurangi kemacetan. Tentu di dalam smart city itu ada lampu merah yang smart dengan CCTV-nya,” kata Ambara.
Transportasi publik akan dibuat sesuai dengan waktu dan halte-haltenya. Sehingga masyarakat Kota Denpasar berminat untuk menaiki transportasi publik.
Dirinya juga menyinggung soal hubungan pusat dan daerah yang sangat penting. Karena jika membutuhkan underpass, satu underpass bisa bernilai Rp300 miliar. ”Pariwisata itu ada kaitanya dengan kemacetan. Jadi bila di daerah tertentu, apalagi tourism area itu terjadi kemacetan, akan membawa dampak negatif terhadap pariwisata,” ujar Adi Susanto.
Baca Juga: KPU Denpasar Tentukan Lokasi Debat Pilwali Kota Denpasar 2024, Putaran Pertama di Sanur
Pariwisata yang menjadi pemasukan Kota Denpasar juga dipengaruhi oleh keamanan. Sehingga paslon nomor urut 1 ini akan berupaya meningkatkan keamanan, bahkan akan turun langsung jika terjadi gangguan kamtibmas.
Keamanan akan ditingkatkan dengan pemasangan CCTV di titik-titik tertentu. Sekaligus bersinergi dengan pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan tentunya lembaga adat yang bernama pecalang. ”Nantinya kami akan meningkatkan insentif untuk para pecalang. Sehingga mereka juga punya motivasi untuk mengamankan daerahnya masing-masing,” terangnya.
Masalah berikutnya yaitu sampah. Menurutnya, permasalahan sampah di kota harus mengambil referensi dari negara-negara lain .”Memang ada di diversifikasi sampah diolah di masing-masing desa ataupun di rumah tangga. Tapi paling tidak seperti yang linier dengan Provinsi Bali,” ujar Ambara.
Ialah dengan menggunakan alat untuk membakar sampah, namun tidak mengganggu lingkungan. Penanganan sampah juga harus dilakukan dari hulu ke hilir, yakni dimulai dari rumah tangga dengan pemilahan sampah. ”Di awal kami berikan reward, kami akan bebaskan mereka untuk membayar iuran ketika rumah tangga memilah sampah organik dan non organik,” sambungnya.
Keduanya berkeinginan untuk mewujudkan Kota Denpasar tanpa TPA. Terlebih sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah disebutnya TPA memang harus dihilangkan sejak tahun 2008.
Selain kemacetan dan sampah, pihaknya juga menyampaikan akan membangkitkan city tour sebagai potensi pariwisata. Sekaligus membangun pusat-pusat sejarah yang ada di kota Denpasar dan merestorasi menjadi tujuan-tujuan wisata.
Terakhir, di tengah gempuran teknologi dan menuju smart city, Ambara memaparkan masyarakat harus meningkatkan keterampilan yang mengubah mindset penjualannya. Sehingga mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi terhadap perekonomian yang berbasis digital ini. ”Bila kelak kami dipercaya menjadi pimpinan di Kota Denpasar, kami akan membangun dan Denpasar Digital Center dan juga Denpasar Marketplace,” ungkapnya.
Dengan demikian dapat memaksimalkan membantu para UMKM dalam melatih memasarkan produk-produk yang saat ini sistemnya borderless. ***
Editor : Made Dwija Putera