DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Gubernur Bali Wayan Koster merencanakan membangun empat underpass di Kota Denpasar yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar.
Pemerintah Kota Denpasar ternyata akan menegosiasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster karena kemampuan keuangan saat ini, sedangkan Pemkot sedang fokus dalam penanganan sampah.
”Kami di pemerintah Kota Denpasar sedang mengkaji kemampuan kami finansial realisasi program sharing pendanaan itu,” ucap Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa saat ditemui usai sidang paripurna kemarin (3/7/2025).
Wali Kota Denpasar sedang fokus dalam penanganan sampah yang karena berencana akan membangunan PSEL ((Pengolahan Sampah menjadi energi listrik). Namun, hingga saat ini belum mengetahui biaya pasti. PSEL membutuhkan biaya besar. Terutama soal lahan dan juga memakai sistem tipping fee.
”Karena Bapak Wali Kota sedang berikan arahan bahwa jajaran birokrasi untuk bisa fokus dalam penanganan sampah belum dapat nilai final kebutuhan riil. Khususnya untuk tipping fee, pengadaan lahan dan untuk penyelesaian masalah sampah di Kota Denpasar,” jelas Kadek Agus.
Berdasarkan pengakuan Koster, telah ada MoU terkait sharing pendaanaan untuk penuntasan kemacetan di Badung, Gianyar, dan Denpasar. Nyatanya berbeda dengan kondisi Pemkot Denpasar yang ingin membicarakan lagi.
”Bapak Wali Kota Denpasar akan menyampaikan langsung kepada Bapak Gubernur Bali berkaitan kemampuan kami Kota Denpasar untuk menyelesaikan underpass yang akan dibebankan kepada pemerintah Denpasar,” terangnya.
Rencananya empat underpass akan dibangun lokasinya diantaranya di simpang Tohpati dan perempatan Cokroaminoto, tetapi ada opsi kemungkinan di perempatan Ahmad Yani. Menurut Kadek Agus, yang urgen pembangunan underpass perempatan Ubung-Gatsu-Cokroaminoto- Gatsu Timur.
”Nah ini masih dikaji terlebih dahulu. Hasil pembahasan teknis DInas PUPR Provinsi Bali sebelah Timur perempatan Ubung Cokroaminoto itu ada jembatan dan sungai apakah layak ada underpass di sana. Maka Dinas PUPR mengkaji underpass sisi barat itu’beber Wakil Wali Kota Denpasar yang juga mantan Anggota DPRD Kota Denpasar ini.
Sementara underpass simpang tohpati sudah dianggap layak oleh tim DInas PUPR Bali. Kendati sudah ada persetujuan kelayakan di Simpang Tohpati, Pemkot Denpasar masih belum memutuskan karena terkendala pendanaan.
“Sumber pendanaan dan kapan akan dimulai itu saja tahapan pembicaraan kami,”ungkapnya.
Rencana pembangunan empat underpass ini, kadek Agus mengatakan pemkot Denpasar fokus pada dua pembangunan underpass yakni simpang tohpati dan sekitar cokroaminoto.
”Masih didiskusikan untuk rencana pembangunan,”sebut Kadek Agus.
Perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar untuk membangun dua underpass. Besarnya biaya yang dibutuhkan itu membuat Wali Kota Denpasar masih pikir-pikir.
”Kalau memang dibebankan Pemkot Denpasar menelan Rp 600 hingga Rp 700 miliar ini yang masih kami kaji bersama Pak Wali kemampuan kami apakah bisa merealisasikan itu karena masih fokus penanganan sampah,”jelas Kadek Agus.
Jika tidak terwujud di Simpang Cokroaminoto karena biaya tinggi, Pemkot Denpasar membuat rekayasa lalu lintas. Ada usulan meniadakan patung pahlawan karena dirasa mengganggu kelancaran lalu lintas.
Menindaklanjuti usulan tersebut Tim Dinas PUPR Bali masih mengkaji untuk mencarikan solusi pembangunan.
”Ada usulan kalau bagaimana patung ditiadakan itu los dia dari Timur ke Barat tanpa muter kalau per satu detik saja harus mengambil haluan itu menimbulkan kemacetan itu ada usulan tim teknis akademisi,” bebernya.
Kadek Agus mengungkapkan, memang target Gubernur Koster periode selesai menjabat sebagai gubernur menuntaskan kemacetan dengan membangun underpass.
Hanya saja karena biaya tinggi, Wali Kota Denpasar akan bicara khusus melihat kemampuan keuangan. Sementara Pemkot Denpasar fokus penuntasan tumpukan sampah TPA Suwung.
Dalam penuntasan sampah, konsep Wali Kota Denpasar akan melaksanakan sistem insinerator berbasis ramah lingkungan akan berubah menjadi energi listrik.
”Kami menunggu sedang lakukan tahapan menunggu berapa riil pembiayaan harus investasikan menyelesaikan sampah. Karena ada dua program prioritas,” tandasnya.***
Editor : M.Ridwan