DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menerima keluhan dari Bendesa Adat Serangan saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Kura-Kura Bali.
Di tengah pembahasan tentang tudingan penguasaan lahan mangrove oleh PT BTID, Bendesa Adat Serangan, I Nyoman Gede Pariartha, justru memanfaatkan momen itu untuk menumpahkan keresahan warga soal rencana pembangunan terminal LNG (Liquefied Natural Gas). Sayangnya, curhatan itu tidak direspons oleh Anggota DPRD Bali atau jajaran Pansus TRAP.
Di hadapan para wakil rakyat yang dipimpin I Made Supartha, Pariartha blak-blakan menyebut rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG tersebut memicu ketakutan dan kegaduhan di masyarakat. Pasalnya, selama 1,5 tahun menjabat sebagai bendesa, ia merasa warga Serangan tak pernah diajak bicara.
"Laut kami dikapling, tapi tidak ada komunikasi. Tiba-tiba ada rencana itu," ungkap Pariartha dengan nada getir.
Ketakutan warga Serangan makin menjadi lantaran jarak rencana proyek tersebut sangat dekat, hanya terpaut sekitar 500 meter. Minimnya informasi dan absennya sosialisasi membuat warga merasa dihantui oleh proyek energi tersebut. "Itu sangat menakutkan bagi masyarakat. Bisa dikatakan itu hantu menakutkan," tegasnya di depan jajaran Pansus TRAP dan dinas terkait.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, saat dikonfirmasi usai pertemuan malah berdalih ingin fokus pada masalah lahan mangrove yang dimanfaatkan PT BTID. Ia nampak enggan masuk ke persoalan LNG yang dikeluhkan warga Serangan.
"Saya tidak tahu (soal LNG), biar tidak salah bicara. Soal itu saya belum tahu," dalih Supartha.
Politisi asal PDI Perjuangan ini juga enggan mengomentari lebih jauh meski bendesa sudah terang-terangan menyebut ketakutan dengan adanya rencana pembangunan terminal LNG. "Tidak ada (tanggap soal ketakutan, red). Tidak tahu saya. Nanti kami perdalam semuanya (urusan mangrove). Selesai lah," cetusnya singkat.
Di sisi lain, proyek terminal LNG merupakan proyek ambisius pemerintah pusat dan Pemprov Bali demi mewujudkan Bali Mandiri Energi.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, sebelumnya sempat mengklaim pembangunan akan dilakukan di kawasan lepas pantai (offshore). Terkait penolakan warga, Setiawan hanya berkomentar normatif bahwa masyarakat pada dasarnya membutuhkan pasokan energi.***
Editor : M.Ridwan