Sidak DPRD Gianyar Temukan Usaha Beton Tak Pasang Water Meter

Yoyo Raharyo • Dipublikasikan Jumat, 15 April 2022 | 20:45 WIB
sidak-dprd-gianyar-temukan-usaha-beton-tak-pasang-water-meter
sidak-dprd-gianyar-temukan-usaha-beton-tak-pasang-water-meter

GIANYAR - Komisi III DPRD Gianyar menggelar sidak, yakni monitoring dan evaluasi (monev) di 3 perusahaan beton dan 1 usaha penjualan baja di sepanjang Jalan IB Mantra, Kamis (14/4). Dewan yang mengecek izin dan pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) menemukan usaha itu tidak menggunakan water meter pada sumur bor.



Ketua Komisi III DPRD Gianyar, Putu Gede Pebriantara, menyatakan alasan sidak dilakukan agar penggunaan ABT lebih bijak. “Kedua untuk meningkatkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Mereka semuanya berizin,” ujar Pebriantara.



Namun saat dewan mengecek ke air keran, rupanya usaha beton itu tidak memasang water meter atau alat ukur pasokan air. “Cuma ada kendala pada water meter pada air bawah tanah. Ternyata mereka menggunakan dengan penilaian pajak berupa estimasi (perkiraan, red),” ujarnya.



Lantaran menggunakan dan mengekploitasi ABT tanpa takaran, dewan mendesak pengelola usaha memasang water meter. “Kami rekomendasikan harus pakai water meter. Karena ini untuk keperluan usaha,” jelasnya.



Untuk sidak di tempat penjualan atau distributor baja ringan, dewan juga melihat penggunaan sumur tanpa water meter. Bedanya, di penjualan besi air sumur bor tidak digunakan untuk produksi. “Hanya untuk keperluan mandi dan dapur saja,” terangnya.



Lantaran hanya sekedar untuk mandi, usaha penjualan baja diminta menutup sumur bor dan beralih menggunakan Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Sanjiwani Gianyar. “Karena hanya gunakan konsumsi sehari-hari, maka kami rekomendasikan pakai PAM, jangan air bawah tanah,” tegasnya.



Politikus Fraksi PDIP itu menambahkan, ke depannya, akan ada lokasi lain yang jadi tujuan monev. “Diantaranya restoran. Kami tidak ingin mereka di depan pakai PAM, ternyata di belakang air bawah tanah,” jelasnya. 



Sasaran ke restoran karena dewan mendapat informasi ada usaha nakal. “Kan banyak yang bodong, kadang izin cuma satu ABT, ternyata punya dua (sumur bor, red). Mestinya itu kena pajak. Yang tidak kena hanya ABT rumah tangga,” jelasnya.



Saat ini, pendapatan ABT pada PAD ditarget Rp 5 miliar. Setiap tahun target itu tercapai. Namun disi lain, DPRD ingin membatasi penggunaan ABT. “Karena di kota besar, ABT membahayakan dan mengurangi pasokan air kami ke depan,” ungkapnya.



Dewan pun menyarankan supaya usaha dan rumah tangga sebisanya menggunakan air permukaan. “Kami harus atur itu. Biar bijak. Makanya kami cek. Harus ada izin gunakan ABT,” jelasnya.



Jadi monev yang digelar dewan untuk pengawasan dua sisi. “Yakni fokus selain ke pendapatan juga ke pelestarian sumber daya alam,” pungkas dewan asal Kecamatan Sukawati itu. 

Editor : Yoyo Raharyo
sidak dprd gianyar gianyar