DENPASAR, radarbali.jawapos.com - Polemik gas elpiji 3 kilogram diharapkan segera selesai terutama di Bali. Anggota Komisi VI DPR IGN Kesuma Kelakan yang membidangi BUMN, berkunjung ke Kantor Pertamina Cabang Denpasar.
Hadir Kadis Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan, Ketua HISWANA Migas DPC Bali Dewa Ananta; Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus Wilayah Bali, Endo Eko Satryo, Kamis (6/2/2025).
Usai pertemuan tersebut, ada kesimpulan jangka pendek supaya secepatnya kondisi normal dengan melakukan operasi pasar.
Kemudian juga Anggota DPR RI Kesuma Kelakan menyarankan supaya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) maupun Bupda (Baga Utsaha Pedruen Desa Adat) juga bisa mengajukan menjadi pangkalan resmi Elpiji 3 kilogram.
Baginya, dengan bumdes dilibatkan lebih bisa tepat sasaran dibeli oleh warga kurang mampu, Usaha mikro, nelayan dan petani.
”Supaya subsidi Rp. 87 triliun ke masyarakat sesuai kriteria yang layak menerima tepat sasaran tidak memebebani mereka.
Bagaimana mendekatkan masyarakat menyasar memudahkan akses di Bali ada desa adat dan desa dinas bumdes bupda itu bisa dimanfaatkan mengakses lebih cepat cepat dan terdata,” ungkap politisi PDIP ini.
Di samping itu, dalam distribusi gas yang subsidi ada juga oknum tak bertanggung jawab melakukan penimbunan maupun pengoplosan.
Maka, sudah saatnya juga ada penataan, mencegah penyalahgunaan. Harga jual di pengecer juga belum diatur sehingga jauh berbeda dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 18.000.
”Faktanya banyak tidak tepat sasaran ada faktor lain. Kedua harganya juga mahal di pengecer. Kasian mereka. Ada dua hal pola distribusi 1 Februari gejolak pengecer tidak boleh. Harganya jadi mahal.
Kemudian, keluar instruksi sampai sekarang belum ada standar berapa di pengecer maksimal Rp 20 ribu,” beber pria yang akrab disapa Alit Kelakan ini.
Lebih lanjut Alit meminta Pertamina supaya peredaran dan penjualan gas melon normal kembali. Pihaknya memberi target minggu ini gejolak sudah reda. Tidak ada lagi warga Bali susah mencari gas Elpiji 3 kg.
”Dengan itu dimanfaatkan minggu ini normal kembali. Tidak berhenti di sini menghadapi pemain orang nakal tidak cukup satu opsi,” keluh Alit.
Disinggung dengan kuota, Alit meminta ada validasi data yang tetap sasaran. Maka perlu ada pembenahan pendataan, karena tercatat kuota yang diusulkan Pemprov Bali masyarakat menerima LPG 3 kg sebanyak 231.193 mt (metrik ton), tapi realisasi tahun 2024 sebanyak 236.811 mt, jadi ada selisih sekitar 5000.
”Jadi kita kekurangan. Dan itu bahaya jauh selisihnya jadi langka. Kami harap masyarakat mampu jangan menikmati gas bersubsidi ini,”imbuhnya.
Alit Kelakan meminta pendataan kuota lebih komprehensif, karena berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kadisnaker dan ESDM, hanya nelayan dari Badung dan nelayan dan petani Karangasem dibei kuota. Padahal di kabupaten/kota laun juga ada nelayan dan petani.
”Nah ktu saya bilang dengan Pertamina ini sudah diusulkan kuota lebih komprehensif. Saya yakin nelayan di Jembrana, Buleleng banyak itu tidak terdata nelayan di Jembrana. Akhirnya tidak maksimal diusulkan,”jelasnya.
Sementara itu, Area Manager Comm, Rel.& CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, mendukung apapun kebijakan dari pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat dan negara.”Apapun kebijakan pemerintah daerah kami dukung yang penting baik masyarakat dan negara,” ucap Ahad.
Usulan Bumdes atau Bupda bisa mengajukan untuk jadi pangkalan, Ahad menyambut baik dan setuju dengan saran tersebut. Dijelaskan,Pertamina tidak memungut biaya bagi yang ingin menjadi pangkalam resmi. Hanya saja memang perlu modal untuk pembelian tabung dan lokasi yang representatif.
”Jadi pangkalan resmi setuju banget. Biaya pengakalan tidak ada . Memang harus ada tempat. Perizinan di Pertamina dan agen tidak ada biaya sama sekali,” tandasnya. (feb)
Editor : Rosihan Anwar