DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Rencana Pengembangan Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk menarik modal global sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan.
Bali yang disebut sebagai salah satu lokasi pengembangan PFII dinilai memiliki peluang mengambil peran khusus sebagai pusat keuangan berkelanjutan.
Pengamat Ekonomi dan Pariwisata Bali, Trisno Nugroho, mengatakan rencana tersebut perlu disambut positif, namun tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian.
Menurutnya, pembangunan PFII menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun pusat keuangan berstandar dunia yang mampu menarik investasi dan mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Baca Juga: Misi Kemanusiaan Lintas Pulau, Relawan LPB MUI Bali Diberangkatkan ke Lokasi Gempa Flores
”PFII tidak boleh dipahami hanya sebagai kawasan gedung tinggi atau tempat berkumpulnya investor besar. Pusat keuangan internasional yang baik adalah ekosistem kepercayaan,” kata Trisno dalam pandangannya mengenai pengembangan PFII, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, investor global tidak hanya mempertimbangkan besarnya insentif maupun daya tarik suatu lokasi.
Faktor kepastian hukum, regulasi yang kredibel, pengawasan, penyelesaian sengketa, infrastruktur digital, ketersediaan talenta profesional, serta reputasi yang bersih juga menjadi penentu.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun PFII sebagai “trust haven”, bukan sekadar tempat penyimpanan dana.
Dalam konteks tersebut, Trisno menilai Jakarta dan Bali tidak perlu ditempatkan sebagai dua wilayah yang saling bersaing.
Keduanya justru dapat menjalankan fungsi yang berbeda dan saling melengkapi.
Jakarta memiliki kekuatan sebagai pusat pemerintahan, regulator, pasar modal, perbankan, bursa, korporasi besar hingga transaksi keuangan nasional.
Baca Juga: Prediksi Cuaca Bali, Hari Ini Minggu (23/8/2026) : Rerata Tetap Cerah Berawan
”Jakarta cocok menjadi pusat kedalaman pasar keuangan, obligasi, treasury, asuransi, dana pensiun, dan pembiayaan proyek strategis nasional,” ujarnya.
Sementara Bali memiliki karakter yang berbeda dengan Jakarta.
Reputasi Bali sebagai destinasi pariwisata global, kekuatan budaya, MICE, wellness, ekonomi kreatif serta daya tarik bagi investor dan talenta internasional menjadi modal tersendiri.
Karena itu, Bali dinilai tidak perlu meniru pusat keuangan lain seperti Jakarta, Dubai maupun Singapura.
”Bali sebaiknya tidak meniru Jakarta, Dubai, atau Singapura. Bali harus mengambil peran khas sebagai pusat green finance, blue finance, sustainable tourism finance, creative economy finance, family office yang transparan, impact investment, dan pembiayaan Ekonomi Kerthi Bali,” kata Trisno.
Menurut dia, kehadiran PFII juga dapat menjadi pintu masuk modal global untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Indonesia.
Sektor yang berpotensi mendapatkan pembiayaan antara lain infrastruktur, energi bersih, transportasi, digitalisasi, hilirisasi, UMKM, startup, pariwisata berkualitas hingga proyek strategis nasional. Hal tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan Indonesia tidak seluruhnya dapat ditanggung APBN maupun perbankan domestik.
Namun, manfaat PFII bagi Bali menurut Trisno harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pusat keuangan tersebut jangan sampai hanya menjadi kawasan elite yang memberikan keuntungan kepada investor besar dan tenaga profesional dari luar Bali.
”PFII tidak boleh menjadi kawasan elite yang hanya dinikmati investor besar dan profesional dari luar. Jika Bali masuk dalam pengembangan PFII, maka pusat keuangan ini harus membuka lapangan kerja berkualitas bagi anak muda Bali,” tegasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Bali dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembentukan Bali Financial Talent Academy yang melibatkan perguruan tinggi, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, industri keuangan, perusahaan teknologi, firma hukum dan lembaga internasional.
Kebutuhan tenaga kerja nantinya tidak hanya pada sektor perbankan konvensional. Anak muda Bali dapat diarahkan menjadi analis investasi, risk analyst, compliance officer, legal officer, data analyst, cybersecurity specialist, ESG analyst, profesional fintech hingga tenaga ahli keuangan berkelanjutan.
Tanpa kesiapan SDM lokal, Bali dikhawatirkan hanya menjadi tuan rumah secara lokasi, tetapi bukan menjadi pelaku utama dalam ekosistem keuangan global.
Selain membuka lapangan kerja, arus modal yang masuk juga diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi rakyat.
PFII dapat diarahkan untuk mendukung UMKM, desa wisata, petani, nelayan, perajin, koperasi hingga pelaku ekonomi kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan seperti green bond, blue bond, impact fund, blended finance, modal ventura serta pembiayaan desa wisata dan UMKM berbasis digital.
”Dengan demikian, PFII bukan hanya menarik uang global, tetapi juga memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Trisno.
Pengembangan PFII di Bali juga dinilai harus diselaraskan dengan Ekonomi Kerthi Bali dan nilai Tri Hita Karana.
Dari aspek parhyangan, pembangunan harus tetap menghormati ruang suci, pura dan nilai spiritual masyarakat Bali. Dari aspek pawongan, keberadaan PFII harus memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dan tidak menciptakan ketimpangan baru.
Sedangkan dari aspek palemahan, pembangunan harus memperhatikan lingkungan, air, pesisir, mangrove, energi, tata ruang dan daya dukung Bali.
Di sisi lain, Trisno mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Kehadiran pusat keuangan internasional berpotensi mendorong kenaikan harga tanah, biaya hidup dan permintaan properti premium.
Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap ruang hidup masyarakat lokal, terlebih Bali masih menghadapi persoalan kemacetan, sampah, air bersih, alih fungsi lahan dan tekanan lingkungan.
Risiko lainnya adalah reputasi. Bali yang telah memiliki nama besar di dunia harus memastikan PFII tidak berkembang menjadi tempat dana gelap, pencucian uang atau penghindaran pajak.
Sebaliknya, pusat keuangan tersebut harus memiliki standar pengawasan yang kuat dan berorientasi pada transparansi.
”PFII harus ditegakkan sebagai pusat keuangan yang bersih, transparan, kredibel, patuh standar internasional, dan kuat dalam pengawasan,” katanya.
Untuk itu, Bali dinilai perlu menyiapkan kajian kelayakan yang kuat sebelum sekadar melakukan promosi investasi.
Posisi Bali sebagai bagian dari PFII juga harus ditegaskan sebagai pusat keuangan berkelanjutan, bukan hanya sebagai lokasi investasi. Selain itu, kesiapan SDM lokal dan skema manfaat bagi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembentukan Bali Community and Environment Benefit Fund.
Dana tersebut dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan SDM, penguatan desa adat, pengelolaan sampah, konservasi pesisir, UMKM dan pelestarian budaya.
Trisno menilai keberhasilan PFII tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya modal asing yang masuk ke Indonesia atau Bali.
Ukuran keberhasilan harus melihat sejauh mana modal tersebut mampu membiayai sektor riil, membuka lapangan kerja berkualitas, memperkuat UMKM, mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga lingkungan dan memperkuat budaya.
”PFII jangan hanya menjadi pintu masuk modal global. PFII harus menjadi jembatan agar modal global bekerja untuk Indonesia, untuk Bali, dan untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com