DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Kencang beredar isu pembayaran gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) melalui bank daerah atau Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan dialihkan ke bank himbara.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, merespons rencana itu menjadi kekhawatiran terjadinya penurunan fiskal daerah.
Sebab katanya, pemerintah pusak telah menjalankan efisiensi dengan memangkas dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat sehingga jika benar kebijakan ini akan semakin mencekik pemerintah di daerah.
"Payroll daripada ASN isunya memang setelah dibaca dan konfirmasi dari menteri belum ada. Tanggapan OJK kalau ada perubahan harus pelan-pelan," terang Rai Mantra saat ditemui di kediamannya kemarin (11/9/2026).
Rai Mantra sangat menentang jika itu menjadi keputusan. Alasannya, hal tersebut akan memengaruhi fiskal daerah. Selain itu, perubahan sistem desil atau DTSEN juga akan menambah beban bagi pemerintah daerah. Sangat tidak diuntungkan pemerintah daerah yang memiliki anggaran minim.
"Beberapa hal dengar sistem desil sekarang banyak perubahan, ada tingkat kenaikan desil jadi tanggungan dan beban pemerintah daerah. Kalau daerah fiskal kuat tidak masalah, kalau kurang kuat akan menyulitkan pembangunan daerah," jelas Mantan Wali Kota Denpasar.
Model bisnis Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah lama terbangun akan terganggu jika ada perubahan. Salah satu asetnya adalah ASN di pemerintah daerah.
BPD sudah jadi model bisnis. ASN menjadi market terpenting sehingga perubahan model bisnis tidak serta-merta membuat stabil.
Tentunya jika peralihan ke himbara akan mengganggu likuiditas, karena dengan payroll mendapatkan dana murah, baik dari giro maupun tabungan yang biayanya relatif rendah dan dapat dikelola dengan baik.
Dibantu juga dengan aset pinjaman yang dimiliki oleh para ASN di bank-bank daerah nilainya tergolong besar. Maka, jika payroll dipindah, berdampak pada pendapatan daerah karena sebagai pemegang saham.
"Perlu diingat juga dividen merupakan salah satu kekuatan fiskal yang penting bagi pemerintah daerah dari sektor pendapatan. Jika dividen turun, fiskal akan semakin melemah," bebernya.
Ancamannya jelas, jika fiskal melemah, merembet pada pembangunan daerah. Mengingat juga sumber APBD adalah pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, Rai Mantra menegaskan isu pemindahan payroll tidak berpihak pada daerah.
"Kebijakan ini dinilai tidak menguntungkan daerah, bahkan berpotensi membuat posisi keuangan daerah semakin terdegradasi karena sebagian besar ASN rata-rata memiliki ikatan pinjaman atau kredit di bank daerah," urai Rai Mantra.
Diharapkan dewan daerah atau di senayan juga ikut menyuarakan isu tersebut karena mengancam keuangan daerah, yakni pelemahan fiskal. Rai Mantra menegaskan itu ancaman serius bagi stabilitas keuangan daerah secara nasional.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com