DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Nasib Bank Pembangunan Daerah (BPD) ikut menjadi perhatian setelah muncul aspirasi mengenai rencana pemindahan penggajian aparatur sipil negara (ASN) dari bank daerah ke bank milik pemerintah pusat atau bank Himbara.
Persoalan ini dinilai tidak hanya menyangkut bisnis perbankan, tetapi juga dapat berkaitan dengan pendapatan pemerintah daerah.
Isu tersebut disampaikan Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi bank daerah untuk menjalankan bisnisnya.
”Ini menjadi modal bisnis bagi bank daerah. Kalau itu kemudian dipindahkan, tentu akan ada dampaknya terhadap kemampuan bank daerah dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Aher seusai menerima aspirasi tersebut di Jakarta.
Menurut Aher, dana gaji ASN yang masuk melalui bank daerah dapat dikelola untuk mendukung kegiatan usaha perbankan.
Karena itu, jika dana tersebut berpindah ke bank lain, BPD perlu mencari sumber bisnis baru agar kegiatan usahanya tetap berjalan kuat.
Persoalan ini juga berkaitan dengan pemerintah daerah. BPD merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang memberikan dividen kepada pemerintah daerah.
Keuntungan bank kemudian dapat kembali kepada daerah dan menjadi salah satu sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan.
”Kalau keuntungan bank daerah turun, tentu dividen yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi turun. Padahal, sekarang ini daerah sedang membutuhkan penguatan PAD,” kata Aher.
Bagi Bali, keberadaan BPD memiliki posisi penting karena Bank BPD Bali tidak hanya menjalankan fungsi perbankan, tetapi juga menjadi salah satu sumber kontribusi bagi pemerintah daerah.
Karena itu, perubahan sumber dana utama seperti payroll ASN perlu dilihat dari dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis bank daerah.
Di sisi lain, persoalan payroll tersebut saat ini masih menjadi perdebatan. Pemerintah pusat sebelumnya membantah adanya kebijakan untuk memindahkan payroll ASN daerah dari BPD ke bank-bank Himbara. Artinya, isu tersebut belum menjadi kebijakan pemerintah yang berlaku secara umum.
Meski demikian, BAM DPR RI tetap membawa aspirasi pekerja BPD tersebut untuk dibahas dengan pemerintah.
Menurut Aher, kepentingan bank daerah perlu diperhatikan karena keberadaannya berkaitan langsung dengan perekonomian dan kemampuan fiskal daerah.
Selain persoalan payroll, BAM juga menerima aspirasi mengenai kepastian hukum bagi direksi dan komisaris BPD. Aher menilai pengurus bank harus tetap dapat mengambil keputusan bisnis secara profesional, selama dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai aturan.
”Perbankan itu memang bisnis yang berisiko, tetapi risikonya harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan sampai setiap kredit bermasalah kemudian dianggap sebagai persoalan pidana,” tegasnya.
Menurut Aher, BPD perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang dan bersaing dengan bank lainnya. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga perlu memastikan bank milik daerah mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan BAM DPR RI kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Pembahasan diharapkan dapat menemukan jalan tengah agar kepentingan ASN, bank daerah, dan pemerintah daerah tetap dapat berjalan beriringan.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com