RADAR BALI - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang telah beroperasi sejak Oktober 2023 kini menghadapi "bom waktu" finansial.
Dengan utang pokok mencapai Rp118 triliun, beban ini dinilai oleh para ekonom sebagai ancaman serius bagi PT Kereta Api Indonesia dan keuangan negara.
Utang ini, yang 75% di antaranya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), memicu kekhawatiran karena bunga utangnya saja bisa setara dengan anggaran sebuah kabupaten.
Danantara telah mengajukan usul pada pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, pemerintah menambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan pemimpin konsorsium.
Kedua, pemerintah mengambil alih infrastruktur KCJB sehingga PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) hanya akan menjadi operator tanpa memiliki aset infrastruktur.
Namun, usulan Danantara tersebut langsung ditolak dengan tegas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia berargumen bahwa Danantara semestinya bisa menyelesaikan masalah utang ini secara mandiri tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi. Jadi ini kan maunya dipisah antara swasta sama government," tegas Purbaya dalam media briefing dengan wartawan di Bogor.
Menurutnya, Danantara mengelola dividen dari 65 BUMN yang jumlahnya mencapai Rp80 triliun per tahun.
Dengan dana sebesar itu, Purbaya menilai Danantara seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang KCJB.
Ia juga menyoroti bahwa skema PMN tidak lagi relevan karena dividen BUMN kini diserahkan kepada Danantara, bukan langsung ke kas negara.
"Semua sudah diserahkan ke Danantara. Masak dividen dikasih ke Danantara, tetapi setoran modal mau dari APBN," katanya.
"Itu sudah tidak bisa, sangat sulit dan bisa-bisa menjadi masalah hukum di APBN," jelas Purbaya.
Dengan pembentukan Danantara, BUMN kini memang tidak bisa lagi mendapat suntikan modal dari pemerintah seperti sebelumnya. Aliran dana dari pemerintah ke BUMN dipastikan akan menjadi temuan kerugian negara.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menambahkan bahwa utang KCJB merupakan utang business to business (B2B).
Artinya, tidak ada utang langsung pemerintah. Utang ini sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan Tiongkok, yang dipimpin oleh PT KAI.
Sebagai pemegang saham mayoritas (58,5%) di konsorsium, PT KAI menanggung beban paling besar.
Kerugian proyek ini sudah mencapai Rp4,2 triliun pada 2024 dan terus berlanjut.
Di samping utang pokok, ada bunga utang yang harus dibayar.
Berdasarkan hitungan, bunga utang ini mencapai sekitar US$120,9 juta atau hampir Rp2 triliun per tahun.
Angka ini mendekati anggaran APBD Kabupaten Wonogiri yang pada 2024 mencapai sekitar Rp2,2 triliun.
Pendapatan dari penjualan tiket Whoosh pada 2024 hanya mencapai sekitar Rp1,5 triliun, masih jauh dari cukup untuk menutupi beban bunga utang.
Ini menunjukkan bahwa secara operasional, proyek ini belum self-sustainable.
Proyek KCJB sebenarnya pertama kali diajukan oleh Jepang dengan proposal yang lebih menguntungkan: nilai investasi lebih rendah (USD6,2 miliar), bunga pinjaman hanya 0,1% per tahun, dan tenor 40 tahun.
Jepang bahkan telah mengeluarkan US$3,5 juta untuk studi kelayakan.
Namun, China tiba-tiba muncul dengan tawaran nilai investasi USD 5,5 miliar, bunga pinjaman lebih tinggi (2% per tahun), dan janji yang krusial: pembangunan proyek tidak akan menguras APBN.
Janji inilah yang akhirnya diterima oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres Nomor 107 Tahun 2015, menyingkirkan tawaran Jepang.
Dengan APBN yang sedang dilanda krisis fiskal, sikap tegas Purbaya menunjukkan komitmen pemerintah tidak lagi mau digerogoti BUMN yang merugi.
Apalagi, pemerintah sendiri sedang pusing dengan pembayaran bunga utang pemerintah yang mencapai Rp599,4 triliun pada 2025.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong manajemen BUMN untuk lebih bertanggung jawab dan mandiri dalam mengelola keuangannya.***
Editor : Ibnu Yunianto