RADAR BALI - Provinsi Bali mencatat inflasi tahunan (Nov 2024-Nov 2025) sebesar 2,51 persen. Sementara inflasi tahun berjalan (Januari hingga November) tercatat sebesar 2,29%.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada November 2025, Bali mengalami inflasi bulanan sebesar 0,40%.
Kelompok pengeluaran yang paling mempengaruhi inflasi bulan November adalah makanan, minuman, dan tembakau, yang mengalami kenaikan 0,75% dan memberikan andil 0,24%.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa (seperti kosmetik dan perawatan tubuh) juga signifikan dengan kenaikan 1,42% dan andil 0,14%.
Waspada Efek Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi
Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi oleh Pertamina dan badan usaha penyedia BBM lainnya secara serentak mulai 1 Desember 2025 menjadi perhatian serius.
Kenaikan harga yang rata-rata mencapai sekitar 5,01 % di Bali merupakan implementasi dari Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022.
RADAR BALI mencatat, kenaikan harga yang signifikan terlihat pada produk BBM non-subsidi Pertamina di Bali.
Untuk jenis bensin, harga Pertamax (RON 92) naik sebesar Rp 450, dari harga sebelumnya Rp 12.200 menjadi Rp 12.650 per liter (kenaikan 3,69 %).
Kenaikan yang lebih besar dialami oleh Pertamax Turbo (RON 98) yang naik Rp 650, dari Rp 13.100 menjadi Rp 13.750 per liter.
Sementara itu, kenaikan harga tertinggi terjadi pada jenis BBM diesel.
Dexlite naik sebesar Rp 800 (dari Rp 13.900 menjadi Rp 14.700 per liter), dan Pertamina Dex juga naik Rp 800, kini dibanderol Rp 15.000 per liter (dari Rp 14.200).
Kenaikan ini memengaruhi langsung biaya operasional kendaraan dan logistik bagi pengguna BBM non-subsidi.
Meskipun demikian, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Bio Solar (Solar Subsidi) dipastikan tetap stabil.
Badan usaha swasta lain seperti BP-AKR dan Shell juga kompak menaikkan harga produknya.
Hanya Vivo Energy Indonesia yang melakukan penyesuaian berbeda, dengan produk Revvo 92 justru mengalami penurunan tipis menjadi Rp 12.680 per liter.
Risiko Inflasi yang Diwaspadai BI Bali
Menanggapi perkembangan angka inflasi dan kenaikan BBM non-subsidi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyampaikan sejumlah risiko utama yang perlu diwaspadai agar tekanan inflasi ke depan tetap terkendali.
Erwin menyebutkan, risiko pertama datang dari tingginya permintaan barang dan jasa seiring dengan periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Faktor eksternal seperti kenaikan harga emas dunia yang berlanjut serta kenaikan harga BBM non-subsidi yang sudah terjadi pada awal Desember menjadi perhatian serius karena berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
Dari sisi produksi, ketidakpastian cuaca pada masa peralihan musim hujan dikhawatirkan dapat memicu peningkatan hama serta Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Hal ini berisiko mengganggu produksi pangan dan hortikultura, yang pada akhirnya dapat menekan harga.
Guna menghadapi potensi tekanan inflasi yang timbul dan menyambut HBKN Galungan-Kuningan, Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi.
Upaya ini diwujudkan melalui implementasi strategi 4K yang menjadi fokus utama pengendalian inflasi: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Gubernur Bali Wayan Koster, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada 14 November 2025, menekankan pentingnya penguatan kerja sama antar TPID dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
BI dan TPID juga akan terus mendorong penguatan dan perluasan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
"Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali optimis inflasi pada tahun 2025 akan tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen," pungkas Erwin.***
Editor : Ibnu Yunianto