JAKARTA, radarbali.jawapos.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menyatakan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah yang membuka peluang bagi koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan usaha pertambangan mineral dan energi.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat sekaligus menggerakkan kembali roda ekonomi di tingkat daerah dan desa.
Dukungan tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, dalam paparannya pada ajang Indonesia Energy Supply Chain Summit.
Ia menilai, selama ini pengelolaan sektor pertambangan lebih banyak didominasi oleh pelaku usaha besar, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tambang belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.
“Kebijakan ini bukan semata soal izin usaha, tapi soal keadilan ekonomi. Koperasi diberi ruang untuk masuk ke sektor yang sebelumnya tertutup, agar manfaat ekonomi pertambangan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat tambang,” ujar Deva dalam keterangan, Minggu (21/12/2025).
Deva menjelaskan, melalui regulasi terbaru, pemerintah memberikan kesempatan bagi koperasi untuk terlibat dalam usaha pertambangan mineral, baik mineral logam maupun batubara.
Langkah ini menjadi perubahan penting bagi koperasi yang sebelumnya lebih banyak dibatasi pada sektor usaha kecil, simpan pinjam, dan kegiatan ekonomi skala terbatas.
“Dulu koperasi tidak boleh mengelola tambang, tidak boleh masuk sektor mineral, bahkan rumah sakit dan travel umrah pun tidak boleh.
Sekarang pemerintah memberi kepercayaan. Ini patut kita syukuri dan manfaatkan secara bertanggung jawab,” tambahnya.
Ia menegaskan, LPDB Koperasi mendorong penerapan model korporatisasi bagi penambang rakyat. Melalui pendekatan ini, para penambang di suatu wilayah dihimpun dalam wadah koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan mampu mengelola usaha secara kolektif.
“Ke depan, penambang rakyat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Mereka berkumpul dalam koperasi, membangun kekuatan bersama, dan LPDB siap hadir memberikan dukungan pembiayaan dana bergulir,” jelasnya.
Menurut Deva, penguatan koperasi di sektor energi juga sejalan dengan strategi nasional melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan menghidupkan kembali ekonomi desa.
Saat ini, terdapat lebih dari 80 ribu gerai koperasi desa di seluruh Indonesia yang berpotensi menjadi pusat distribusi ekonomi, mulai dari kebutuhan pokok, layanan kesehatan, logistik, penyimpanan dingin, hingga usaha lain sesuai potensi wilayah masing-masing.
Selain dukungan pembiayaan, LPDB Koperasi juga menjalankan program inkubator koperasi untuk mendorong koperasi agar naik kelas.
Program tersebut mencakup pendampingan intensif, pemantauan, serta evaluasi berkelanjutan guna memastikan koperasi dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan.
“Saat ini kami telah menginkubasi 1.233 tenant dan lebih dari 600 koperasi di seluruh Indonesia. Inkubasi ini penting agar koperasi tidak hanya tumbuh, tapi juga sehat dan berkelanjutan,” kata Deva.
Ia menegaskan bahwa dana bergulir yang dikelola LPDB bersumber dari APBN sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab dan dikembalikan kepada negara.
Untuk itu, LPDB terus memperkuat tata kelola, termasuk melalui pembaruan sistem teknologi informasi serta pengembangan command center guna meningkatkan kualitas layanan kepada koperasi.
“Kami terus berbenah, baik dari sisi tata kelola, IT, maupun pengawasan, agar dana bergulir benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya. (yul)
Editor : Rosihan Anwar