DENPASAR, radarbali.jawapos.com – DPRD Bali merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Raperda tersebut mengatur penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar dari Pemprov Bali tahun 2026. Selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Gubernur Bali Wayan Koster berharap proses pembahasan di pemerintah pusat dapat segera tuntas ditargetkan selesai awal Februari. Dalam rapat paripurna, Koster memaparkan kinerja BPD Bali. Total aset bank daerah tersebut kini mencapai lebih dari Rp 42 triliun. Meski berada di peringkat ketujuh secara nasional dari segi jumlah aset, Koster menilai kinerja BPD Bali relatif lebih baik dibanding sejumlah BPD lain yang memiliki aset jumbo.
Sebagai perbandingan, aset Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) tercatat lebih dari Rp 181 triliun, Bank Jatim Rp 107 triliun, Bank Jateng Rp 92 triliun, Bank DKI Rp 89 triliun, Bank Kaltimtara Rp 51 triliun, dan Bank Sumut Rp 50 triliun. Sementara itu, Sumsel Babel memiliki aset Rp 39 triliun, Bank Nagari Rp 34 miliar, dan Bank Papua sekitar Rp 95 miliar.
Baca Juga: Bencana karena Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang, Longsor dan Bangunan Rusak
Tidak hanya itu sisi laba, berdasarkan data November 2025, BPD Bali mencatatkan laba sebesar Rp 1,052 triliun. Setelah tutup buku per 31 Desember 2025, laba meningkat menjadi lebih dari Rp 1,1 triliun. Menurut Koster, capaian tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah BPD lain yang memiliki aset lebih besar.
“Jika dilihat dari rasio laba terhadap aset (ROA) BPD Bali mencapai 3,90 dan termasuk yang tertinggi. Sebagai contoh, Bank Jabar dengan aset Rp 181 triliun mencatat laba Rp 958 miliar, masih lebih rendah dibanding BPD Bali,” ujar Koster.
Selain itu, rasio pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) BPD Bali tercatat sebesar 26,46 persen, tertinggi di antara Bank daerah lainnya. Tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) net juga relatif rendah, yakni 0,02 persen.
“Artinya, Itu NPL Net paling rendah berarti peminjam uang di BPD Bali itu rata-rata secara umum lancar hampir tidak ada macet proses minjamnya,” jelasnya.
Dari sisi efisiensi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) BPD Bali berada di angka 60,15 persen. Menurut Koster, BOPO yang rendah menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Capaian kinerja baik tersebut, katanya, mulai terlihat sejak 2023 semenjak ia memimpin.
Koster tidak mentoleransi praktik tidak profesional, termasuk penyaluran kredit yang tidak sehat dan juga praktik nepotisme, penempatan pegawai melalui jalur titipan."Bagaimana mau kompeten tenaganya.
Kalau mau BPD sehat jangan dipermainkan dan ganggu dia biarkan berjakan sistem dan manajemen profesional saja, keras saya Saya tongkrongi direksi dan komisarisnya supaya menjalankan profesional hasilnya ada konkret meningkat kinerjanya dia," ungkap Koster, mengatakan dulu BPD terkenal banyak pegawai titipan.
Meski banyak capaian baik, Koster mengakui masih terdapat kelemahan pada aspek teknologi informasi. Digitalisasi layanan dinilai belum optimal sehingga BPD Bali masih tertinggal dibanding bank swasta.
Baca Juga: Duh, Truk Pengangkut Daging Terguling di Sunset Road, Tumpah Ruah ke Jalan Raya
“Manajemen dan sistem rekrutmen sudah baik, tetapi penguatan teknologi informasi perlu dikejar agar tidak tertinggal,” katanya.
Terkait kepemilikan saham, Koster mendorong seluruh pemegang saham untuk menambah penyertaan modal. Pada 2026, Pemprov Bali menjadi penyetor terbesar dengan Rp 445 miliar. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan Pemkab Badung sebagai pemegang saham mayoritas, hanya menyetor dana di tahun 2026 sebesar Rp 300 miliar, Pemkab Gianyar Rp 100 miliar, Pemkab Buleleng Rp 30 miliar, dan Pemkot Denpasar Rp 25 miliar.
Dengan tambahan tersebut, kepemilikan saham Pemprov Bali meningkat menjadi Rp 1,28 triliun atau 33,9 persen, naik sekitar 4,76 persen. Sebaliknya, porsi saham Pemkab Badung turun sekitar 2,48 persen.
“Pemprov tidak perlu ambisi menjadi pemegang saham mayoritas. Fiskal Badung memang lebih kuat. Tapi Gubernur lebih tinggi dibandingkan Bupati tetap penentu kebijakan di Gubernur,” ujar Koster.***
Editor : M.Ridwan