RADAR BALI – Pemerintah Indonesia menetapkan tonggak sejarah baru dalam kemandirian energi nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia akan bebas dari impor solar sepenuhnya mulai tahun 2026.
Keputusan strategis ini beriringan dengan implementasi program biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan meluncur pada 1 Juli 2026.
"Itu (B50) 1 Juli jalan dan target kita tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Tahu enggak apa yang terjadi setelah 5 juta ton menjadi B50? Yang terjadi adalah terjadi peningkatan produksi," tutur Amran Sulaiman saat menjelaskan dampak hilirisasi sawit.
Program B50 merupakan hasil sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Melalui kebijakan ini, Indonesia akan menyerap sekitar 5,3 juta ton Crude Palm Oil (CPO) untuk diolah menjadi bahan bakar nabati.
Program biodiesel tersebut sekaligus akan memangkas ketergantungan pada pasokan energi luar negeri.
Peta Jalan Penghentian Impor Solar
Pemerintah telah menyusun peta jalan penghentian impor solar secara bertahap seiring penguatan infrastruktur energi dalam negeri:
Saat ini, impor solar jenis CN48 telah dihentikan total. Untuk jenis CN51, impor masih dilakukan secara terbatas hanya sampai Semester I 2026.
Keberhasilan ini didorong oleh pengoperasian penuh proyek Refining Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan yang meningkatkan kapasitas produksi solar domestik secara signifikan.
Kebutuhan CPO dan Kapasitas Produksi
Implementasi B50 membutuhkan alokasi bahan baku yang sangat besar. Berdasarkan data per April 2026, volume kebutuhan biodiesel diproyeksikan mencapai 20 juta kiloliter (KL).
Hal ini memicu kenaikan kebutuhan bahan baku sekitar 5 juta hingga 5,3 juta ton CPO tambahan.
Di sisi lain, kapasitas produksi CPO Indonesia tetap solid sebagai produsen terbesar di dunia.
Data GAPKI menunjukkan produksi tahun 2025 mencapai 51,66 juta ton, tumbuh 7,26 % dibanding tahun sebelumnya.
Dengan menguasai 60% pangsa pasar global, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk mengatur keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri dan pasar ekspor.
"Kebijakan ini juga turut mendorong kenaikan harga CPO global. Bahkan ekspor CPO Indonesia (secara nilai) naik setelah penerapan B50," jelasnya.
Prediksi Lonjakan Harga CPO Global
Kebijakan B50 diprediksi akan menjadi faktor utama yang mengguncang pasar internasional. Kelangkaan pasokan akibat pengalihan kuota ekspor ke pasar domestik diperkirakan akan mendorong harga CPO naik signifikan:
Analis memproyeksikan harga CPO internasional akan meningkat antara 8 % hingga 15 %.
Di Bursa Malaysia, harga CPO diperkirakan menembus MYR 5.000 per ton, sementara di pasar global harga diprediksi bertahan di level USD 1.030 hingga USD 1.100 per metrik ton.
Meski volume ekspor berkurang, kenaikan harga ini justru berpotensi meningkatkan devisa negara. Total nilai ekonomi sektor sawit nasional diprediksi mampu mencapai Rp 800 triliun hingga Rp 1.000 triliun.
Penerimaan dari pajak ekspor dan bea keluar nantinya akan digunakan pemerintah untuk mensubsidi selisih harga antara biodiesel dan solar murni.
Selain untuk solar, pemerintah juga terus mengembangkan kelapa sawit sebagai bahan baku bensin dan etanol guna memperkuat kedaulatan energi nasional di masa depan.***
Editor : Ibnu Yunianto