NUSA DUA, Radarbali.id – Perubahan lanskap perdagangan global yang semakin kompleks menuntut pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga membuktikan bahwa produk dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar keamanan, mutu, ketertelusuran, hingga keberlanjutan lingkungan.
Dalam situasi tersebut, akreditasi dinilai menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan pasar dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Isu tersebut mengemuka dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (22/6/2026).
Pertemuan Badan Akreditasi kawasan Asia Pasifik itu mengusung tema Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation dengan subtema Accreditation to Facilitate the Global Acceptance of Conformity Assessment Results.
Pemilihan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional memiliki makna strategis. Selain menjadi destinasi pariwisata dunia, Bali juga menjadi etalase Indonesia dalam memperlihatkan kesiapan infrastruktur, tata kelola, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi perhatian utama dalam perdagangan global.
Kegiatan tersebut dihadiri delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan berbagai pemangku kepentingan dari negara-negara Asia Pasifik. Forum dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster melalui perwakilannya, bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, serta Chair Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC).
Kepala BSN selaku Ketua KAN, Donny Purnomo Januardhi Effyandono, mengatakan akreditasi saat ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, tetapi telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing sebuah negara.
”Akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny.
Menurutnya, perdagangan internasional saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari transformasi digital hingga munculnya teknologi-teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan. Bersamaan dengan itu, tuntutan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan juga semakin menguat.
Salah satu contoh yang disebut Donny adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa dapat dibuktikan bebas dari praktik deforestasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk kini tidak lagi hanya bergantung pada kualitas dan harga, melainkan juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan yang berlaku secara internasional.
Ditegaskan, keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi.
”Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” katanya.
Bagi Bali, isu akreditasi dan standar internasional memiliki relevansi yang semakin besar. Perekonomian Pulau Dewata yang bertumpu pada sektor pariwisata, jasa, ekspor produk kreatif, perikanan, pertanian, serta industri berbasis budaya membutuhkan sistem penjaminan mutu yang mampu diterima pasar global.
Kepercayaan internasional terhadap hasil pengujian, sertifikasi, maupun verifikasi menjadi faktor penting untuk memperluas akses pasar bagi berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk produk-produk asal Bali seperti kopi, kakao, kerajinan, produk perikanan, hingga layanan pariwisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Donny menjelaskan, melalui mekanisme saling pengakuan atau mutual recognition arrangements yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang telah diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.
Menurutnya, kondisi tersebut mampu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha, serta mempercepat akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Dalam kesempatan itu, Donny juga memaparkan capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Lebih lanjut, Indonesia bahkan berhasil menduduki peringkat keempat dunia pada pilar akreditasi dari total 185 negara yang dievaluasi. Karena itu, lanjut dia, akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
”Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” tukas Donny.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penguatan sistem akreditasi harus terus dilakukan untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru yang mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, hingga verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
Penyelenggaraan APAC Annual Meeting 2026 di Bali pun diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan akreditasi internasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi daerah. Kehadiran delegasi dari berbagai negara mempertegas peran Bali sebagai pusat pertemuan internasional yang mampu menjembatani kolaborasi global dalam bidang perdagangan, standar mutu, dan pembangunan berkelanjutan. ***
Editor : Maulana Sandijaya