Bali Bali United Berita Daerah Cover Story Dwipa Ekonomi Ekonomi & Perbankan Events Features Foto Lepas Gaya Hidup Hiburan & Budaya Hiburan & Seni Budaya Hospitality Hukum & Kriminal Inforial Internasional Kesehatan Nasional Opini Otomotif Pariwisata Pendidikan Perbankan Peristiwa Politika Sportainment Sportmania Tamu Redaksi Teknologi Traveling

Paradoks Ekonomi 2026: Turis Tinggal Lebih Singkat Tapi Belanja Lebih Banyak, Saatnya Bali Ambil Peluang Hilirisasi Ekonomi Hijau!

M.Ridwan • Selasa, 23 Juni 2026 | 16:25 WIB
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan (tengah) Kakanwil DJPB Provinsi Bali Supendi  (paling kiri) dan Local Expert Ni Putu Wiwin Setyari (dua dari kanan) dalam Forum Bali Fiscal Insight: Sinergi Fiskal Pusat dan daerah Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali, di GKN Denpasar, Selasa 23 Juni 2026. (M.RIDWAN/radarbali.id)
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan (tengah) Kakanwil DJPB Provinsi Bali Supendi (paling kiri) dan Local Expert Ni Putu Wiwin Setyari (dua dari kanan) dalam Forum Bali Fiscal Insight: Sinergi Fiskal Pusat dan daerah Perkuat Ketahanan Ekonomi Bali, di GKN Denpasar, Selasa 23 Juni 2026. (M.RIDWAN/radarbali.id)

DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Menoleh ke belakang, bayang-bayang pandemi memberikan pelajaran berharga bagi Pulau Dewata: ketergantungan mutlak pada satu sektor adalah kerapuhan yang nyata. Memasuki pertengahan tahun 2026, potret ekonomi Bali menunjukkan dualisme yang menarik.

Di satu sisi, kinerja fiskal daerah mencatatkan rapor hijau yang impresif. Namun di sisi lain, alarm struktural kembali berbunyi, mendesak Bali untuk segera beralih dari sekadar tourism-led growth menuju hilirisasi industri dan ekonomi berkelanjutan.

Rangkuman mendalam mengenai dinamika ekonomi menyebutkan, performa APBN, serta urgensi transformasi struktural di Bali berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan studi akademis terbaru.

Selama lebih dari  satu dekade, ekonomi Bali didominasi oleh sektor akomodasi, makan-minum, dan aktivitas pariwisata. Berdasarkan studi Extended Regional Input-Output oleh akademisi Ni Putu Wiwin Setyari, dominasi ini menciptakan kerentanan tinggi terhadap shock global.

Oleh karena itu, integrasi antara pariwisata dengan manufaktur lokal dan agroindustri (hilirisasi) menjadi harga mati untuk menahan kebocoran ekonomi (import leakage) dan menciptakan lapangan kerja formal yang lebih stabil.

Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, merilis indikator makro ekonomi Bali per Juni 2026.

”Secara umum, ekonomi Bali masih memperlihatkan daya resiliensi yang baik, meski ada beberapa catatan merah pada sektor pariwisata,” papar Agus, dalam forum Bali Fiscal Insight 2026 di Aula A Gedung Keuangan Negara (GKN) Renon, Selasa 23 Juni 2026.

Dijelaskan, secara tahunan (year-on-year/y-on-y), ekonomi Bali pada Triwulan I-2026 tumbuh 5,58 persen. Angka ini sebutnya, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen. Sementara secara triwulanan (q-to-q), Bali mengalami kontraksi musiman sebesar 4,57 persen, sebuah siklus normal pasca-liburan akhir tahun.

Ia memaparkan, data kunjungan wisatawan periode Januari–April 2026 menunjukkan dinamika baru:

Kinerja Fiskal Regional: APBN Bali Catat Surplus Rp679,98 Miliar

Di tengah fluktuasi sektor pariwisata, pengelolaan keuangan negara di wilayah regional Bali menunjukkan performa yang sangat sehat hingga Mei 2026.

Tabel Realisasi I-Account APBN Provinsi Bali (s.d. 31 Mei 2026)

Uraian Keuangan

Realisasi (Rupiah)

Pertumbuhan (YoY)

% Capaian Pagu

Pendapatan Negara

Rp9,36 Triliun

+7,89%

30,79%

Belanja Negara

Rp8,68 Triliun

+7,31%

41,84%

Surplus Anggaran

Rp679,98 Miliar

+15,84%

-

Penerimaan Pajak Sektoral: Perdagangan Memimpin

Hingga Mei 2026, kontribusi pajak bersih (neto) terbesar di Bali disumbang oleh sektor Perdagangan (17,70%), disusul rapat oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (16,34%). Sementara itu, sektor Industri Pengolahan berada di posisi ketiga dengan kontribusi 6,88% (Rp483,91 Miliar), menegaskan kembali bahwa hilirisasi industri manufaktur di Bali masih memiliki ruang sangat besar untuk dipacu.

Pembangunan Infrastruktur Lewat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Hingga Mei 2026, total pembiayaan pembangunan di Bali yang didanai melalui skema SBSN mencapai Rp333,6 Miliar. Beberapa proyek strategis yang didanai antara lain:

 

Potensi Ekonomi Karbon Mangrove Tahura

Salah satu terobosan besar dalam mendorong diversifikasi ekonomi non-pariwisata di Bali adalah penilaian aset Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Konservasi Tahura Ngurah Rai. Melalui skema Carbon Pricing (Nilai Ekonomi Karbon), hutan mangrove Bali kini diproyeksikan sebagai sumber pendapatan hijau (green economy) yang masif.

Dengan total potensi serapan karbon mencapai 2.464.460,29 ton CO2 equivalent, estimasi nilai ekonomi ekosistem ini sangat fantastis jika diperdagangkan:

Langkah ini membuktikan bahwa dengan menjaga kelestarian lingkungan, Bali tidak hanya merawat alam tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan daerah baru di luar pariwisata konvensional.

Pembicara lainnya yakni, Kakanwil DJPB Provinsi Bali Supendi dan Local Expert Ni Putu Wiwin Setyari, menyajikan data-data pertumbuhan dan peluang emas baru perekonomian Bali kedepan.***

 

Editor : M.Ridwan
#Bali Fiscal Insight #perekonomian bali #ekonomi hijau