RADAR BALI - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mentransformasi Pulau Dewata menjadi magnet keuangan global.
Tidak tanggung-tanggung, Bali diproyeksikan akan memiliki tiga kawasan pusat keuangan internasional atau International Financial Center (IFC).
Demi memikat para konglomerat dan investor raksasa dunia, pemerintah bahkan siap memberikan lampu hijau untuk penerapan insentif pajak ekstrem hingga 0 persen.
Langkah berani ini diambil untuk merebut potensi devisa yang luar biasa besar di kancah global.
Selama ini, Indonesia mengandalkan jalur investasi tradisional dengan realisasi sekitar Rp 2.200 triliun per tahun.
Angka tersebut tergolong kecil dibandingkan dengan Singapura yang memiliki pusat keuangan matang dan mampu menyedot dana hingga Rp 5.000 triliun per tahun.
Potensi perputaran uang raksasa inilah yang kini ingin direbut oleh pemerintah melalui wajah baru Bali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dokumen hukum dan ekosistem infrastruktur untuk proyek ini sedang digodok secara intensif di Bali.
Dua lokasi yang sudah dipastikan menjadi motor penggerak IFC adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali dan KEK Sanur yang berada di Denpasar, sementara satu titik tambahan lainnya masih dalam tahap pengkajian mendalam.
Terkait julukan tax haven atau surga pajak baru di Asia Tenggara yang melekat akibat fasilitas bebas pajak ini, Airlangga tidak menampiknya karena menganggap praktik tersebut sudah lumrah demi memenangkan perebutan kue investasi global, meniru kesuksesan Dubai, Singapura, Hong Kong, hingga Amerika Serikat.
Pendirian IFC di Bali ini banyak terinspirasi dari Dubai International Financial Centre (DIFC) yang mengintegrasikan berbagai jasa keuangan premium.
Mulai dari jasa pengelolaan aset dan kekayaan (wealth and asset management), layanan perbankan internasional (offshore banking), jasa pendanaan berkelanjutan (green and sustainable finance), teknologi finansial (fintech), hingga jasa akuntansi dan hukum khusus (english common law).
Kehadiran ekosistem baru ini diyakini akan menjadi terobosan strategis untuk mendiversifikasi ekonomi Bali agar memiliki fondasi yang lebih berkelanjutan dan tidak lagi rentan terhadap guncangan eksternal yang biasa melanda sektor pariwisata murni.
Rencana besar ini pun mendapat dukungan penuh dari otoritas moneter. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyatakan bahwa rencana pembangunan KEK Keuangan Internasional di Bali ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendongkrak ceruk pasar baru bagi perekonomian komparatif Bali.
Menurutnya, kawasan ini tidak hanya akan menarik investasi di bidang finansial, tetapi secara langsung akan memperkuat sektor wisata bisnis atau MICE skala global. Bali akan kedatangan para pelaku industri keuangan dunia, investor kakap, dan eksformatif global yang membutuhkan ekosistem bisnis premium.
Langkah konkret ini sangat penting dalam mendorong diversifikasi ekonomi Bali agar semakin tangguh dan tidak hanya bergantung pada pariwisata budaya konvensional.
Bank Indonesia bersama kementerian terkait terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran, digitalisasi sistem keuangan, serta pemantauan arus lalu lintas devisa yang adaptif demi mendukung kenyamanan para investor.
Masuknya lembaga keuangan internasional secara otomatis akan memicu efek domino bagi sektor MICE melalui peningkatan frekuensi pertemuan bisnis, konferensi tingkat tinggi, dan forum investasi global yang dapat menjaga tingkat okupansi akomodasi premium di Bali tetap tinggi, bahkan saat musim sepi kunjungan (low season).
Di sisi lain, kebijakan ekstrem menghapus pajak hingga 0 persen ini sempat memicu pertanyaan terkait potensi hilangnya pendapatan negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakinkan bahwa kalkulasi pemerintah sudah sangat matang.
Keuntungan yang didapat Indonesia tidak lagi dihitung dari setoran pajak langsung, melainkan dari efek domino masuknya likuiditas ke dalam sistem keuangan domestik.
Jika investor meminta fasilitas tersebut, pemerintah siap memberikannya karena dana yang masuk dapat dikaitkan langsung untuk memperkuat cadangan devisa negara. Selain itu, pemerintah berharap pusat keuangan internasional tersebut juga akan membeli obligasi milik pemerintah yang menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan negara.
Ambisi besar ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas karena dua kawasan yang ditunjuk telah menunjukkan performa investasi yang solid.
Berdasarkan data hingga kuartal I-2026, KEK Kura Kura Bali telah berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 1,62 triliun dengan menyerap 2.146 tenaga kerja.
Sementara itu, KEK Sanur mencatatkan performa yang jauh lebih masif dengan membukukan realisasi investasi kumulatif hingga Rp 5,37 triliun, menyerap 5.444 tenaga kerja, serta mampu menarik kunjungan wisatawan hingga mencapai 279.804 orang.
Saat ini, pemerintah bersama DPR terus dikejar waktu untuk merampungkan payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) khusus yang telah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Dengan modal rekam jejak investasi yang kuat dan dukungan regulasi yang radikal, Bali kini berada di ambang sejarah baru. Jika seluruh infrastruktur dan regulasi rampung, Bali tidak hanya akan dikenal sebagai destinasi liburan terbaik di dunia, tetapi juga sebagai pusat perputaran uang internasional yang siap menantang dominasi Singapura dan Dubai.***
Editor : Ibnu Yunianto