RADAR BALI - Penyerapan pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan di Provinsi Bali mencatatkan lonjakan yang sangat signifikan.
Dari angka penerima yang semula tergolong minim, realisasi penyaluran di kawasan Pulau Dewata ini melesat hingga menembus 2.141 debitur dengan total dana yang dikucurkan mencapai Rp 420 miliar per awal Agustus 2026.
Lompatan angka ini tak lepas dari tingginya kebutuhan pembiayaan hunian maupun ruang usaha yang terjangkau bagi masyarakat Bali.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai, kenaikan peminat pembiayaan perumahan di Bali bergerak sangat cepat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Masih banyak sekali kebutuhannya. Tahun lalu Bali enggak nyampe 200 atau 100. Tahun ini sekitar 4.000, luar biasa naiknya," ujar Ara, sapaan akrabnya.
Jika dibedah lebih dalam, alokasi anggaran Rp420 miliar di Bali mengalir seimbang ke dua sektor utama. Pada sisi penawaran (supply), pembiayaan terserap sebesar Rp216 miliar bagi 106 debitur yang terdiri dari pengembang perumahan, kontraktor, hingga pemilik toko bahan bangunan.
Sementara pada sisi permintaan (demand), kucuran dana menyentuh angka Rp204 miliar untuk 2.035 debitur, yang didominasi oleh para pelaku UMKM.
Secara nasional, program pembiayaan yang mematok bunga ringan sebesar 6% per tahun ini juga menunjukkan performa impresif.
Bank BRI menjadi salah satu penyalur terbesar dengan total akumulasi pembiayaan mencapai Rp 11,1 triliun hingga 6 Agustus 2026.
Melihat tingginya antusiasme publik sejak digulirkan pada masa pemerintahan presiden Indonesia saat ini, pemerintah pun memutuskan untuk memperbesar plafon anggaran secara nasional hingga Rp 50 triliun.
Dampak dari skema pembiayaan ini dirasakan langsung oleh masyarakat serta pelaku usaha di lapangan. Sari, seorang pemilik toko alat tulis di Bali, memanfaatkan plafon kredit Rp200 juta untuk memperluas area usaha di kediamannya.
Proses pencairan yang tergolong cepat serta bunga yang bersahabat diakuinya sangat membantu pengembangan bisnis. Hal senada disampaikan Ajus, seorang pengembang perumahan komersial yang mengakses dana Rp 2 miliar.
Di samping memacu pertumbuhan ekonomi lewat sektor komersial dan UMKM, pemerintah juga menargetkan pembenahan fisik melalui program bedah rumah untuk 4.184 unit rumah tidak layak huni di Bali sepanjang tahun ini.
Untuk menjaga transparansi serta memastikan manfaat program tepat sasaran, peninjauan langsung ke lapangan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau untuk turut mengawasi pelaksanaan program dan tak ragu melaporkan jika menemukan adanya praktik penyimpangan atau pungutan liar.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Kredit Program Perumahan, Pembiayaan UMKM Bali, Menteri PKP Maruarar Sirait, BRI Perumahan, Radar Bali